Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan Unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan PemasyarakatanSecara umum, situs web resmi kementerian/lembaga Pemerintah RI berakhiran .go.id
Situs web yang aman menggunakan HTTPS menampilkan icon Alamat situs web berawalan https:// merupakan salah satu bentuk pengamanan, menandakan bahwa aliran data dan komunikasi antara peramban Anda ke server situs web terenkripsi.

Kartu Perjalanan APEC/ ABTC

Subjek Pemohon

KPP APEC (APEC Business Travel Card/ABTC) diperuntukkan bagi WNI dengan kategori:

  1. Pebisnis perseroan di Indonesia atau perusahaan di luar negeri (pemegang saham, direksi, dan komisaris), yang namanya tercantum pada akta/profil perseroan termutakhir;

  2. Profesi tertentu (dokter spesialis/subspesialis dan arsitek) dengan pengalaman profesi paling singkat 10 tahun; dan

  3. Pejabat pemerintah setingkat Menteri sampai dengan Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan tugas kedinasan ke ekonomi anggota APEC.

Manfaat

  1. Akses jalur khusus keberangkatan dan kedatangan di bandar udara ekonomi anggota APEC;

  2. Tidak perlu mengajukan visa terpisah ke ekonomi anggota yang telah memberikan persetujuan (pre-clearance), kecuali Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia yang mewajibkan permohonan visa mandiri; dan

  3. Dapat digunakan untuk beberapa kali perjalanan dalam rangka bisnis, rapat, pembelian barang, dan meneruskan perjalanan ke negara lain.

Larangan

  1. Melakukan perjalanan dengan ABTC sebelum persetujuan ekonomi anggota APEC terbit;

  2. Mencetak kartu dalam bentuk fisik (kartu tersedia dalam bentuk virtual); dan

  3. Menggunakan kartu untuk tujuan selain bisnis.

Masa Berlaku

Kartu berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan tidak melebihi masa berlaku paspor. Paspor saat pengajuan wajib berlaku paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan.

Ketentuan Lain

  1. Kartu diterbitkan dalam bentuk elektronik melalui aplikasi ABTC.

  2. Permohonan dapat ditolak apabila ditemukan keterangan tidak benar.

  3. ABTC dapat dibatalkan apabila pemegang melanggar peraturan perundang-undangan, tercantum dalam daftar Pencegahan, dilaporkan ekonomi anggota APEC atas dugaan penyalahgunaan, atau atas permintaan resmi perusahaan, lembaga profesi, atau instansi pemerintah yang menaunginya.

Persyaratan Umum

  1. Surat permohonan dari perusahaan/instansi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi c.q. Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan;

  2. Paspor RI yang berlaku paling singkat 24 bulan;

  3. Pasfoto berwarna terbaru dengan latar belakang merah;

  4. Spesimen tanda tangan (spidol hitam pada kertas HVS putih polos); dan

  5. Surat rekomendasi asosiasi pengusaha/profesi

Bukti Keuangan (Pebisnis dan Profesi)

  1. Surat referensi bank yang menyatakan saldo rekening pribadi (tabungan/deposito/obligasi/reksa dana) 3 bulan terakhir paling sedikit Rp1.000.000.000 setiap akhir bulan, dilegalisasi bank; dan

  2. Rekening koran pribadi 3 bulan terakhir dengan saldo paling sedikit Rp1.000.000.000 setiap akhir bulan, dilegalisasi bank.

Persyaratan Khusus

Kategori

Dokumen

Pebisnis dalam negeri

NIB beserta lampiran KBLI; akta perubahan perusahaan terbaru; SK Menteri Hukum tentang pengesahan perusahaan (lampiran memuat nama pemohon); profil perusahaan dari Ditjen AHU

Pebisnis WNI berdomisili di luar negeri

Akta perusahaan beserta lampiran yang memuat nama pemohon

Seluruh profesi

SPT Pajak 2 tahun terakhir

Dokter spesialis/subspesialis

Ijazah/sertifikat profesi; STR dari Konsil Kedokteran Indonesia; SIP/lisensi dari dinas kesehatan; keterangan aktif organisasi profesi paling singkat 10 tahun

Arsitek

Ijazah/sertifikat profesi; STR; lisensi dari Pemerintah Provinsi; keterangan aktif organisasi profesi paling singkat 10 tahun

Pejabat pemerintah

Surat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi (bagi JPT Madya/Pratama); SK jabatan/mutasi terbaru

Apabila Dikuasakan

  1. Surat tugas/surat kuasa berkop dan berstempel perusahaan/instansi, bermeterai;

  2. KTP pemberi dan penerima kuasa; dan

  3. Tanda pengenal pemberi kuasa dari perusahaan

Biaya

Permohonan baru KPP APEC: Rp2.500.000 per permohonan

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 6;
  2. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation; dan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Lampiran mengenai PNBP KPP APEC.