Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan Unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Secara umum, situs web resmi kementerian/lembaga Pemerintah RI berakhiran .go.id
Situs web yang aman menggunakan HTTPS menampilkan icon
Alamat situs web berawalan https:// merupakan salah satu bentuk pengamanan, menandakan bahwa aliran data dan komunikasi antara peramban Anda ke server situs web terenkripsi.
Subjek Pemohon
KPP APEC (APEC Business Travel Card/ABTC) diperuntukkan bagi WNI dengan kategori:
Pebisnis perseroan di Indonesia atau perusahaan di luar negeri (pemegang saham, direksi, dan komisaris), yang namanya tercantum pada akta/profil perseroan termutakhir;
Profesi tertentu (dokter spesialis/subspesialis dan arsitek) dengan pengalaman profesi paling singkat 10 tahun; dan
Pejabat pemerintah setingkat Menteri sampai dengan Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan tugas kedinasan ke ekonomi anggota APEC.
Manfaat
Akses jalur khusus keberangkatan dan kedatangan di bandar udara ekonomi anggota APEC;
Tidak perlu mengajukan visa terpisah ke ekonomi anggota yang telah memberikan persetujuan (pre-clearance), kecuali Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia yang mewajibkan permohonan visa mandiri; dan
Dapat digunakan untuk beberapa kali perjalanan dalam rangka bisnis, rapat, pembelian barang, dan meneruskan perjalanan ke negara lain.
Larangan
Melakukan perjalanan dengan ABTC sebelum persetujuan ekonomi anggota APEC terbit;
Mencetak kartu dalam bentuk fisik (kartu tersedia dalam bentuk virtual); dan
Menggunakan kartu untuk tujuan selain bisnis.
Masa Berlaku
Kartu berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan tidak melebihi masa berlaku paspor. Paspor saat pengajuan wajib berlaku paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan.
Ketentuan Lain
Kartu diterbitkan dalam bentuk elektronik melalui aplikasi ABTC.
Permohonan dapat ditolak apabila ditemukan keterangan tidak benar.
ABTC dapat dibatalkan apabila pemegang melanggar peraturan perundang-undangan, tercantum dalam daftar Pencegahan, dilaporkan ekonomi anggota APEC atas dugaan penyalahgunaan, atau atas permintaan resmi perusahaan, lembaga profesi, atau instansi pemerintah yang menaunginya.
Persyaratan Umum
Surat permohonan dari perusahaan/instansi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi c.q. Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan;
Paspor RI yang berlaku paling singkat 24 bulan;
Pasfoto berwarna terbaru dengan latar belakang merah;
Spesimen tanda tangan (spidol hitam pada kertas HVS putih polos); dan
Surat rekomendasi asosiasi pengusaha/profesi
Bukti Keuangan (Pebisnis dan Profesi)
Surat referensi bank yang menyatakan saldo rekening pribadi (tabungan/deposito/obligasi/reksa dana) 3 bulan terakhir paling sedikit Rp1.000.000.000 setiap akhir bulan, dilegalisasi bank; dan
Rekening koran pribadi 3 bulan terakhir dengan saldo paling sedikit Rp1.000.000.000 setiap akhir bulan, dilegalisasi bank.
Persyaratan Khusus
Kategori | Dokumen |
|---|---|
Pebisnis dalam negeri | NIB beserta lampiran KBLI; akta perubahan perusahaan terbaru; SK Menteri Hukum tentang pengesahan perusahaan (lampiran memuat nama pemohon); profil perusahaan dari Ditjen AHU |
Pebisnis WNI berdomisili di luar negeri | Akta perusahaan beserta lampiran yang memuat nama pemohon |
Seluruh profesi | SPT Pajak 2 tahun terakhir |
Dokter spesialis/subspesialis | Ijazah/sertifikat profesi; STR dari Konsil Kedokteran Indonesia; SIP/lisensi dari dinas kesehatan; keterangan aktif organisasi profesi paling singkat 10 tahun |
Arsitek | Ijazah/sertifikat profesi; STR; lisensi dari Pemerintah Provinsi; keterangan aktif organisasi profesi paling singkat 10 tahun |
Pejabat pemerintah | Surat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi (bagi JPT Madya/Pratama); SK jabatan/mutasi terbaru |
Apabila Dikuasakan
Surat tugas/surat kuasa berkop dan berstempel perusahaan/instansi, bermeterai;
KTP pemberi dan penerima kuasa; dan
Tanda pengenal pemberi kuasa dari perusahaan
Biaya
Permohonan baru KPP APEC: Rp2.500.000 per permohonan
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 6;
- Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation; dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Lampiran mengenai PNBP KPP APEC.
Informasi Umum
Penggantian KPP APEC diajukan apabila masa berlaku kartu telah habis, atau kartu fisik (terbitan lama) hilang/rusak. Kartu yang masih berlaku dan diterbitkan berdasarkan ketentuan lama tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir
Persyaratan Umum
Surat permohonan dari perusahaan/instansi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi c.q. Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan;
Paspor RI yang berlaku paling singkat 24 bulan;
Pasfoto berwarna terbaru dengan latar belakang merah;
Spesimen tanda tangan (spidol hitam pada kertas HVS putih polos); dan
Surat rekomendasi asosiasi pengusaha/profesi
Bukti Keuangan (Pebisnis dan Profesi)
Surat referensi bank yang menyatakan saldo rekening pribadi (tabungan/deposito/obligasi/reksa dana) 3 bulan terakhir paling sedikit Rp1.000.000.000 setiap akhir bulan, dilegalisasi bank; dan
Rekening koran pribadi 3 bulan terakhir dengan saldo paling sedikit Rp1.000.000.000 setiap akhir bulan, dilegalisasi bank.
Persyaratan Khusus
Kategori | Dokumen |
|---|---|
Pebisnis dalam negeri | NIB beserta lampiran KBLI; akta perubahan perusahaan terbaru; SK Menteri Hukum tentang pengesahan perusahaan (lampiran memuat nama pemohon); profil perusahaan dari Ditjen AHU |
Pebisnis WNI berdomisili di luar negeri | Akta perusahaan beserta lampiran yang memuat nama pemohon |
Seluruh profesi | SPT Pajak 2 tahun terakhir |
Dokter spesialis/subspesialis | Ijazah/sertifikat profesi; STR dari Konsil Kedokteran Indonesia; SIP/lisensi dari dinas kesehatan; keterangan aktif organisasi profesi paling singkat 10 tahun |
Arsitek | Ijazah/sertifikat profesi; STR; lisensi dari Pemerintah Provinsi; keterangan aktif organisasi profesi paling singkat 10 tahun |
Pejabat pemerintah | Surat persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi (bagi JPT Madya/Pratama); SK jabatan/mutasi terbaru |
Apabila Dikuasakan
Surat tugas/surat kuasa berkop dan berstempel perusahaan/instansi, bermeterai;
KTP pemberi dan penerima kuasa; dan
Tanda pengenal pemberi kuasa dari perusahaan.
Biaya
Penggantian KPP APEC: Rp2.500.000 per permohonan; dan
Biaya beban KPP APEC hilang/rusak (kartu fisik): Rp1.000.000 per kartu.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 6;
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation; dan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Lampiran mengenai PNBP KPP APEC.
Informasi Umum
Pemutakhiran data KPP APEC diajukan untuk menyesuaikan data paspor baru pemegang kartu atau perubahan alamat surat elektronik (e-mail), tanpa mengubah masa berlaku kartu
Persyaratan
Surat permohonan pemutakhiran data;
Paspor baru (bagi penyesuaian data paspor); dan
Data alamat surat elektronik baru (bagi perubahan e-mail).
Prosedur
Permohonan diajukan secara elektronik melalui aplikasi ABTC kepada Direktur Jenderal Imigrasi
Biaya
Tidak dikenakan biaya.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 6;
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation; dan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Lampiran mengenai PNBP KPP APEC.