Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan Unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan PemasyarakatanSecara umum, situs web resmi kementerian/lembaga Pemerintah RI berakhiran .go.id
Situs web yang aman menggunakan HTTPS menampilkan icon Alamat situs web berawalan https:// merupakan salah satu bentuk pengamanan, menandakan bahwa aliran data dan komunikasi antara peramban Anda ke server situs web terenkripsi.

Keluar/Masuk Wilayah Indonesia Bagi WNI

Informasi Umum

WNI yang akan bepergian ke luar negeri wajib mempersiapkan dokumen perjalanan serta memperhatikan ketentuan keimigrasian negara tujuan.

Kelengkapan Dokumen

  1. Memiliki Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor) yang sah dan masih berlaku, disarankan paling singkat 6 (enam) bulan; dan

  2. Memastikan nama tidak tercantum dalam daftar Pencegahan (larangan sementara keluar wilayah Indonesia).

Informasi Negara Tujuan

Ketentuan masuk negara lain berada di luar kewenangan Imigrasi Indonesia. Untuk kelancaran perjalanan:

  1. Periksa kebutuhan visa negara tujuan (visa sebelum keberangkatan, visa on arrival, atau bebas visa bagi pemegang paspor Indonesia);

  2. Ketahui kewajiban formulir kedatangan, deklarasi bea cukai, atau dokumen kesehatan yang dipersyaratkan; dan

  3. Rujuk sumber resmi: laman kedutaan besar atau otoritas imigrasi negara tujuan.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 16;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Bab II mengenai Persyaratan dan Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia;
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia; dan
  4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.