Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan Unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Secara umum, situs web resmi kementerian/lembaga Pemerintah RI berakhiran .go.id
Situs web yang aman menggunakan HTTPS menampilkan icon
Alamat situs web berawalan https:// merupakan salah satu bentuk pengamanan, menandakan bahwa aliran data dan komunikasi antara peramban Anda ke server situs web terenkripsi.
Informasi Umum
WNI yang akan bepergian ke luar negeri wajib mempersiapkan dokumen perjalanan serta memperhatikan ketentuan keimigrasian negara tujuan.
Kelengkapan Dokumen
Memiliki Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor) yang sah dan masih berlaku, disarankan paling singkat 6 (enam) bulan; dan
Memastikan nama tidak tercantum dalam daftar Pencegahan (larangan sementara keluar wilayah Indonesia).
Informasi Negara Tujuan
Ketentuan masuk negara lain berada di luar kewenangan Imigrasi Indonesia. Untuk kelancaran perjalanan:
Periksa kebutuhan visa negara tujuan (visa sebelum keberangkatan, visa on arrival, atau bebas visa bagi pemegang paspor Indonesia);
Ketahui kewajiban formulir kedatangan, deklarasi bea cukai, atau dokumen kesehatan yang dipersyaratkan; dan
Rujuk sumber resmi: laman kedutaan besar atau otoritas imigrasi negara tujuan.
Selanjutnya
Lihat halaman Saat Melintasi Perbatasan dan Saat Berada di Luar Wilayah Indonesia
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 16;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Bab II mengenai Persyaratan dan Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia; dan
- Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.
Informasi Umum
Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Pemeriksaan meliputi keabsahan dokumen perjalanan, perekaman biometrik, serta pengecekan daftar Pencegahan dan Penangkalan. Tanda keluar/masuk diberikan secara elektronik melalui autogate atau berupa cap oleh petugas
Bandar Udara dan Pelabuhan
Autogate: dapat digunakan WNI pemegang paspor elektronik maupun nonelektronik yang berusia di atas 14 tahun. Pindai halaman biodata paspor dan ikuti instruksi perekaman biometrik. Jika gerbang tidak terbuka, buka sampul paspor dan pindai halaman biodata dengan benar; lepas topi, kacamata, dan masker; lalu ulangi sekali. Jika tetap gagal, menuju konter imigrasi untuk pemeriksaan manual.
Konter pemeriksaan: verifikasi dokumen perjalanan, perekaman biometrik, dan peneraan cap
Pos Lintas Batas (PLB)
Penumpang dan awak alat angkut darat wajib turun menuju area pemeriksaan, kecuali pos telah memiliki jalur khusus kendaraan.
Bagi pemegang Pas Lintas Batas, pemeriksaan dilakukan terhadap keabsahan Pas Lintas Batas dan daftar Pencegahan/Penangkalan; tanda masuk/keluar dibubuhkan pada Pas Lintas Batas
Penolakan Keluar Wilayah Indonesia
Pejabat Imigrasi berwenang menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia apabila orang tersebut:
Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
Diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
Namanya tercantum dalam daftar Pencegahan
Tata Tertib di Area Imigrasi
Dilarang menggunakan kamera atau mengambil gambar/video;
Wajib melepas topi, kacamata hitam, dan masker saat pemeriksaan wajah; dan
Dilarang menggunakan telepon genggam atau earphone selama pemeriksaan.
Anak berkewarganegaraan ganda terbatas wajib menggunakan paspor yang sama saat keluar dan masuk wilayah Indonesia.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 9 dan Pasal 16;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Fasilitas Kartu Elektronik Sistem Perlintasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-11.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi; dan
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan
Informasi Umum
Selama berada di luar negeri, WNI wajib menjaga keamanan dokumen perjalanan serta menaati hukum dan ketentuan negara setempat. Koordinasi dan pelaporan dapat dilakukan melalui Perwakilan RI terdekat
Menjaga Dokumen Perjalanan
Simpan paspor di tempat aman dan buat salinan cadangan.
Paspor habis masa berlaku: ajukan penggantian di Perwakilan RI (KBRI/KJRI) setempat.
Paspor hilang/rusak: segera lapor ke Perwakilan RI untuk penggantian paspor atau penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) guna kepulangan
Status Kewarganegaraan
WNI dapat kehilangan kewarganegaraan dengan sendirinya apabila bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginan untuk tetap menjadi WNI kepada Perwakilan RI sebelum jangka waktu tersebut berakhir
Taati Hukum Negara Setempat
Waspadai modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penempatan kerja nonprosedural.
Lakukan lapor diri dan koordinasi dengan Perwakilan RI terdekat.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 24 sampai dengan Pasal 33;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya Pasal 23 huruf i;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya ketentuan mengenai penggantian paspor dan penerbitan SPLP di luar wilayah Indonesia;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022;
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, khususnya Pasal 9 sampai dengan Pasal 13; dan
Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-07.GR.01.01 Tahun 2026 tentang Wilayah Koordinasi Penerbitan Paspor, Penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan Verifikasi Pemberian Visa pada Perwakilan Republik Indonesia atau Tempat Lain di Luar Negeri.
Informasi Umum
Sebelum kembali ke Indonesia, WNI wajib memastikan paspor masih berlaku atau mengurus SPLP di KBRI/KJRI setempat apabila paspor hilang atau rusak
Kelengkapan Dokumen
Paspor/SPLP yang sah dan tidak rusak; dan
Terdaftar sebagai penumpang dalam daftar penumpang (manifest) alat angkut
Ketentuan Khusus
Paspor habis masa berlaku atau rusak: WNI tetap diizinkan masuk. Pejabat Imigrasi memberikan tanda masuk dan mengembalikan paspor untuk diurus penggantiannya di Kantor Imigrasi.
Paspor hilang: WNI wajib menunjukkan bukti lain yang sah mengenai kewarganegaraan Indonesia (KTP, KK, SIM, atau akta kelahiran). Apabila identitas belum meyakinkan, pemohon dapat ditempatkan di ruang khusus selama verifikasi
Selanjutnya
Lihat halaman Saat Melintasi Perbatasan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 8 dan Pasal 9;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia, khususnya Pasal 42 dan Pasal 44; dan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Fasilitas Kartu Elektronik Sistem Perlintasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
Informasi Umum
Awak alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah serta terdaftar dalam daftar awak alat angkut (crew list) yang diserahkan penanggung jawab alat angkut. Pemeriksaan dilakukan di TPI atau di atas alat angkut (immigration on board) dengan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi
Kelengkapan Dokumen
Paspor/SPLP atau dokumen perjalanan awak yang sah dan tidak rusak;
Masa berlaku dokumen paling singkat 6 (enam) bulan (kecuali awak alat angkut WNI);
Tercantum dalam daftar awak alat angkut; dan
Tidak termasuk dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan
Kewajiban Penanggung Jawab Alat Angkut
Memberitahukan rencana kedatangan/keberangkatan kepada Pejabat Imigrasi paling lambat 3 (tiga) jam sebelumnya;
Menyerahkan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang telah ditandatangani; dan
Menolak mengangkut penumpang yang tidak memiliki dokumen perjalanan/keimigrasian yang sah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 9 dan Pasal 17 sampai dengan Pasal 19;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia, khususnya ketentuan mengenai kewajiban Penanggung Jawab Alat Angkut dan pemeriksaan di atas alat angkut; dan
Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-11.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi