Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan Unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Secara umum, situs web resmi kementerian/lembaga Pemerintah RI berakhiran .go.id
Situs web yang aman menggunakan HTTPS menampilkan icon
Alamat situs web berawalan https:// merupakan salah satu bentuk pengamanan, menandakan bahwa aliran data dan komunikasi antara peramban Anda ke server situs web terenkripsi.
Informasi Umum
Setiap WNA yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal dan mematuhi ketentuan keimigrasian. Layanan izin tinggal tersedia mulai dari perpanjangan, alih status, hingga pelaporan
Layanan Terkait
Do's and Don'ts – kewajiban dan larangan selama berada di Indonesia;
Perpanjangan Izin Tinggal – ITK, ITAS, dan ITAP;
Alih Status Izin Tinggal – ITK ke ITAS, ITAS ke ITAP, dan izin tinggal peralihan;
Ketentuan Layanan Izin Tinggal
Kanal pengajuan: secara elektronik melalui evisa.imigrasi.go.id, atau secara langsung (walk-in) di Kantor Imigrasi bagi lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil/menyusui, keadaan kahar/darurat, dan kondisi lain yang memerlukan pendampingan.
Wajib hadir: pemohon hadir ke Kantor Imigrasi sesuai domisili untuk pengambilan foto dan wawancara paling lama 2 (dua) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap. Dalam keadaan tertentu, foto dan wawancara dapat dilakukan di luar kantor.
Domisili: permohonan diajukan kepada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
Kelengkapan berkas: apabila belum lengkap, permohonan berstatus pending dan pemohon diberi tahu secara elektronik; permohonan ditolak apabila tidak dilengkapi dalam batas waktu.
Penerbitan izin tinggal: izin tinggal diterbitkan secara elektronik dan dikirim ke alamat email yang didaftarkan pada permohonan.
Overstay: permohonan yang telah diajukan dan dibayar sebelum izin tinggal berakhir tidak dihitung sebagai overstay
Pelaporan Anak WNA yang Lahir di Indonesia
Orang tua atau penjamin melaporkan kelahiran ke Kantor Imigrasi sesuai domisili sebelum mengajukan izin tinggal anak.
Izin tinggal anak diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal kelahiran; permohonan yang terlambat tetap dapat diproses setelah pemeriksaan oleh Kepala Kantor Imigrasi.
Jenis dan jangka waktu izin tinggal anak mengikuti izin tinggal ayah dan/atau ibunya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 48, Pasal 71, dan Pasal 78;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Bab V mengenai Izin Tinggal;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, khususnya Bab III mengenai Izin Tinggal;
Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1029.GR.01.01 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Layanan Pelaporan Perubahan Status Sipil, Perubahan Status Keimigrasian dan Perubahan Alamat;
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-417.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian; dan
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-379.GR.01.01 Tahun 2026.
Kewajiban (Do's)
Melakukan kegiatan sesuai maksud dan tujuan pemberian visa atau izin tinggal;
Membawa dan menjaga paspor serta izin tinggal, dan memperlihatkan atau menyerahkannya apabila diminta Pejabat Imigrasi dalam rangka pengawasan;
Mengajukan permohonan layanan keimigrasian (perpanjangan atau alih status) sebelum izin tinggal berakhir;
Memberikan data dan keterangan yang benar; dan
Melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau alamat kepada Kantor Imigrasi setempat
Larangan dan Sanksi (Don'ts)
Larangan | Ancaman Sanksi |
|---|---|
Menyalahgunakan izin tinggal atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal | Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000 |
Memberikan surat/data palsu atau keterangan tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal | Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000 |
Melakukan perkawinan semu untuk memperoleh dokumen keimigrasian dan/atau status kewarganegaraan | Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000 |
Meninggalkan wilayah Indonesia selama proses perpanjangan izin tinggal masih berlangsung | Dikenai sanksi denda |
Tidak memenuhi kewajiban memberikan keterangan/melapor | Pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000 |
Selain sanksi pidana, WNA yang melanggar dapat dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian, antara lain pembatalan izin tinggal, deportasi, dan penangkalan
Ketentuan Overstay
Tidak lebih dari 60 hari: dikenai biaya beban Rp1.000.000 per hari. WNA yang tidak membayar dikenai deportasi dan penangkalan.
Lebih dari 60 hari: dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
Keadaan kahar: biaya beban dapat dikenai tarif Rp0 berdasarkan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan melampirkan surat keterangan dari instansi pemerintah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pembayaran dan Pengaduan
Seluruh biaya PNBP keimigrasian dibayarkan melalui kanal pembayaran resmi sesuai kode billing. Jangan memberikan uang di luar tarif resmi kepada petugas.
Penyimpangan prosedur dapat dilaporkan melalui kanal pengaduan resmi, termasuk sarana pengaduan berbasis QR Code di TPI dan Kantor Imigrasi.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 71, Pasal 75, Pasal 78, Pasal 116, Pasal 122, Pasal 123, dan Pasal 135;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Lampiran mengenai biaya beban;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, khususnya Pasal 136 sampai dengan Pasal 145;
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian, khususnya ketentuan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian;
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah terhadap Pelayanan Keimigrasian dan Biaya Beban, khususnya ketentuan mengenai biaya beban;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian melalui Bank Persepsi atau Pos Persepsi; dan
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-379.GR.01.01 Tahun 2026
Informasi Umum
WNA yang ingin memperpanjang masa tinggal dapat mengajukan perpanjangan izin tinggal sesuai jenis visa atau izin tinggal yang dimiliki.
1. Izin Tinggal Kunjungan (ITK)
Asal ITK | Perpanjangan | Total Masa Tinggal |
|---|---|---|
Visa kunjungan satu kali/beberapa kali perjalanan | Paling lama 60 hari setiap kali | Paling lama 180 hari |
Visa on Arrival 30 hari | Paling lama 30 hari | Paling lama 60 hari |
Prainvestasi | 180 hari setiap kali | Paling lama 12 bulan |
Tugas pemerintahan | 60 hari setiap kali | Paling lama 12 bulan |
Pemagangan (visa kunjungan satu kali perjalanan) | 180 hari setiap kali | Paling lama 12 bulan |
Tidak dapat diperpanjang: ITK dari VoA 7 hari, Bebas Visa Kunjungan, ITK awak alat angkut, ITK keadaan darurat, ITK dalam rangka peralihan, dan ITK dari visa kunjungan calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan bekerja (indeks C18). Perpanjangan ITK bagi warga negara Calling Visa diberikan setelah persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi
2. Izin Tinggal Terbatas (ITAS)
ITAS pertama kurang dari 5 tahun: setiap perpanjangan tidak melebihi jangka waktu ITAS pertama; total paling lama 6 tahun.
ITAS pertama paling singkat 5 tahun: setiap perpanjangan tidak melebihi jangka waktu ITAS pertama; total paling lama 10 tahun.
ITAS Perairan dan ITAS pekerja 180 hari: total paling lama 3 tahun.
ITAS yang mensyaratkan pernyataan komitmen (investasi/Jaminan Keimigrasian) hanya dapat diperpanjang setelah komitmen dipenuhi.
Paspor kebangsaan wajib sah dan berlaku; tidak dipersyaratkan masa berlaku minimum maupun bukti biaya hidup
3. Izin Tinggal Tetap (ITAP)
ITAP diberikan untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tidak terbatas
Waktu Pengajuan
Jenis | Paling Cepat | Paling Lambat |
|---|---|---|
ITK | 14 hari sebelum berakhir | Sebelum ITK berakhir |
ITAS s.d. 1 tahun | 30 hari sebelum berakhir | Pada hari ITAS berakhir |
ITAS lebih dari 1 tahun | 3 bulan sebelum berakhir | Pada hari ITAS berakhir |
ITAP | 3 bulan sebelum berakhir | Pada hari ITAP berakhir |
Persyaratan dan Prosedur
Pengajuan daring oleh WNA, penjamin, atau penanggung jawab melalui evisa.imigrasi.go.id kepada Kantor Imigrasi sesuai domisili;
Unggah dokumen: paspor kebangsaan yang sah, izin tinggal saat ini, bukti penjaminan (bila menggunakan penjamin), dan dokumen pendukung sesuai tujuan tinggal;
Pembayaran PNBP sesuai kode billing; dan
Wajib hadir ke Kantor Imigrasi untuk pengambilan foto dan wawancara
Waktu Penyelesaian
Perpanjangan ITK dan ITAS s.d. 1 tahun: paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah biaya diterima.
Perpanjangan ITAS 2 tahun atau lebih dan perpanjangan ITAP: paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dan diverifikasi.
Kekurangan berkas wajib dilengkapi paling lama 2 (dua) hari sejak pemberitahuan; apabila tidak dilengkapi, permohonan ditolak.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 48 sampai dengan Pasal 62;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Bab V mengenai Izin Tinggal;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, khususnya Pasal 95 sampai dengan Pasal 100, Pasal 112 sampai dengan Pasal 119, dan Pasal 128 sampai dengan Pasal 131;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa serta Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa;
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-453.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Kebijakan Pemberian Visa Kunjungan Calon Tenaga Kerja Asing dalam Uji Coba Kemampuan dalam Bekerja Indeks C18 dalam rangka Pencegahan Penggunaan TKA yang Tidak Sesuai Ketentuan;
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-417.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Lampiran mengenai PNBP izin tinggal; dan
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-379.GR.01.01 Tahun 2026.
Informasi Umum
Warga Negara Asing (WNA) dapat melakukan alih status Izin Tinggal ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu dari Izin Tinggal Kunjungan (ITK) menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS), atau dari ITAS menjadi Izin Tinggal Tetap (ITAP), jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Permohonan alih status dapat diajukan sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tinggal. Permohonan yang sudah diajukan dan dibayar sebelum izin tinggal berakhir tidak dihitung sebagai overstay
Alih Status ITK ke ITAS
Izin Tinggal Kunjungan (ITK) dapat dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) hanya untuk kegiatan tertentu, meliputi:
Tenaga ahli atau pekerja
Rohaniwan
Penanaman modal asing (investor)
Penelitian ilmiah dan mengikuti pendidikan
Penyatuan keluarga
Repatriasi
Rumah kedua (second home)
Menjalani pengobatan
Alasan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat dan/atau kemanusiaan
Pengecualian: ITK yang berasal dari Visa on Arrival (VoA), Bebas Visa Kunjungan (BVK), dan ITK awak alat angkut TIDAK DAPAT dialihstatuskan secara langsung. Pemegang ITK dari VoA dapat menggunakan Izin Tinggal Kunjungan dalam rangka Peralihan (Bridging Visa) di bawah ini.
Persyaratan Alih Status ITK ke ITAS:
Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku yang memuat visa dan tanda masuk, atau Izin Tinggal Kunjungan (ITK);
Bukti penjaminan dari Penjamin, jika memiliki Penjamin;
KTP dan/atau KK Penjamin atau Penanggung Jawab, jika memiliki Penjamin atau Penanggung Jawab;
Persyaratan visa tinggal terbatas sesuai kegiatan, tanpa syarat minimum masa berlaku paspor dan tanpa bukti biaya hidup; dan
Bagi alasan kemanfaatan atau kemanusiaan: bukti nilai kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat atau alasan kemanusiaan untuk tetap tinggal di Indonesia.
Alih Status ITAS ke ITAP
Alih Status ITAS ke ITAP dapat diberikan kepada Orang Asing yang merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas yang melakukan kegiatan:
Pekerja;
Rohaniawan;
Penanam Modal Asing (PMA);
Penyatuan Keluarga;
Repatriasi;
Rumah kedua.
Persyaratan Umum Alih Status ITAS ke ITAP:
Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
Pernyataan integrasi, kecuali anak berusia di bawah 18 tahun dan belum kawin;
Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang bersangkutan;
Bukti penjaminan dari Penjamin, jika memiliki Penjamin;
KTP dan/atau KK Penjamin atau Penanggung Jawab, jika memiliki Penjamin atau Penanggung Jawab;
ITAP suami, istri, ayah, ibu, atau anak, jika bergabung dengan anggota keluarga pemegang ITAP; dan
Dokumen pembaruan sesuai tujuan tinggal, misalnya bukti keabsahan perusahaan atau perizinan kerja, bukti rekening terbaru, laporan keuangan, atau bukti kepemilikan saham/obligasi terbaru;
Bukti lain yang menguatkan maksud atau tujuan tinggal Wilayah Indonesia.
Persyaratan Khusus Alih Status ITAS ke ITAP:
Pemegang ITAS dapat beralih status menjadi ITAP untuk kegiatan sebagai pekerja, rohaniwan, penanaman modal asing, penyatuan keluarga, repatriasi, dan rumah kedua (rumah kedua, keahlian khusus, tokoh dunia, dan lanjut usia 55 tahun ke atas), dengan ketentuan khusus:
Pekerja, Rohaniwan, Penanaman Modal Asing (PMA), dan rumah kedua:
Telah berada di wilayah Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak ITAS pertama diberikan serta tidak terputus oleh EPO dan Deportasi;
-Khusus pekerja (TKA): hanya bagi WNA yang menduduki jabatan pimpinan tertinggi perusahaan atau kepala perwakilan perusahaan asing (Chief of Representative).
-Khusus Rohaniawan: Dokumen keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.
-Khusus PMA: Memiliki bukti kepemilikan saham paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
-Rumah Kedua: Bukti jaminan keimigrasian berupa:
Pernyataan komitmen akan menyimpan dana pada rekening atas nama sendiri pada bank milik negara senilai paling sedikit US$130.000 (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika) atau setara; atau
Pernyataan komitmen akan membeli properti berupa rumah susun atau apartemen di Indonesia senilai paling sedikit US$1.000.000 (satu juta dolar Amerika) atau setara.
-Keahlian Khusus atau Tokoh Dunia: Undangan atau keterangan dari pemerintah pusat yang menjelaskan urgensi Orang Asing tersebut diundang sebagai orang yang memiliki keahlian khusus
-Khusus Lanjut usia 55 tahun ke atas: Memiliki bukti pendapatan atau tunjangan paling sedikit US$3.000 per bulan atau setara;
Penyatuan keluarga:
Dapat diajukan sejak ITAS diberikan tanpa syarat ITAS 3 tahun;
-Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri WNI dengan syarat usia perkawinan yang sah paling singkat 2 (dua) tahun dibuktikan dari:
Dokumen pernikahan dari Disdukcapil atau KUA (pernikahan di dalam negeri);
Dokumen pernikahan dari otoritas/pemerintah luar negeri tempat menikah (dan terjemahannya) serta bukti pelaporan perkawinan di luar negeri oleh KBRI / Disdukcapil / KUA (pernikahan di luar negeri).
-Anak hasil perkawinan yang sah antara Orang Asing dengan warga negara Indonesia dibuktikan dari dokumen pernikahan orang tua dan akte lahir yang bersangkutan;
-Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dibuktikan dari dokumen pernikahan orang tua dan akte lahir yang bersangkutan;
-Anak kandung yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang ITAP dibuktikan dari dokumen pernikahan orang tua dan akte lahir yang bersangkutan;
-Anak yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia yang mempunyai hubungan hukum (anak angkat) dibuktikan dari dokumen resmi yang menjelaskan status hubungan hukum yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi hal tersebut;
-Ayah dan/atau ibu yang menggabungkan diri dengan anak kandung berkewarganegaraan Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dibuktikan dari Akte Lahir milik anak kandung WNI;
-Orang Asing yang menggabungkan diri dengan anak kandung pemegang atau Izin Tinggal Tetap dibuktikan dari Akte Lahir milik anak kandung.
Repatriasi:
Repatriasi dapat diajukan sejak ITAS diberikan tanpa syarat ITAS 3 tahun. Repatriasi terdiri atas eks warga negara Indonesia dan keturunan eks warga negara Indonesia paling banyak derajat kedua dibuktikan dari:
-Eks WNI: dokumen yang membuktikan pernah menjadi WNI (KTP Indonesia, KK, Akte Lahir, Paspor, Ijazah, atau sertifikat hak milik atas tanah).
-Keturunan eks WNI paling banyak derajat kedua: akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga berwenang
Catatan:
Pemenuhan Komitmen: ITAS yang mensyaratkan pernyataan komitmen (misalnya investasi atau Jaminan Keimigrasian) tidak dapat dialihstatuskan sebelum komitmen tersebut dipenuhi
Izin Tinggal Peralihan (Bridging Visa)
Bagi WNA yang sedang mempersiapkan alih status atau membutuhkan waktu transisi, tersedia Izin Tinggal Kunjungan dalam rangka Peralihan dengan ketentuan sebagai berikut:
Subjek: Pemegang ITK yang berasal dari VoA, pemegang ITAS, dan pemegang ITAP.
Kegiatan: Sosial, budaya, kunjungan keluarga, wisata, menjalani pengobatan, dan persiapan pengajuan alih status ke ITAS.
Masa Berlaku: 60 hari.
Biaya: Rp1.000.000.
Ketentuan Khusus:
TIDAK dapat diperpanjang.
Setelah izin peralihan terbit, izin tinggal sebelumnya berakhir.
HANGUS (tidak berlaku lagi) jika WNA yang bersangkutan keluar dari wilayah Indonesia.
Dapat dialih statuskan menjadi ITAS.
Portal Pengajuan: Diajukan dari dalam wilayah Indonesia melalui Portal Evisa, paling lambat sampai dengan berakhirnya izin tinggal yang dimiliki
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 65;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Bab V mengenai Alih Status Izin Tinggal;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, khususnya Bab IV mengenai Alih Status Izin Tinggal (Pasal 162 sampai dengan Pasal 183);
- Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Lampiran mengenai PNBP izin tinggal; dan
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-379.GR.01.01 Tahun 2026.
Informasi Umum
Izin Tinggal Tetap (ITAP) adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
Jalur Pemberian ITAP
Alih status dari ITAS yang telah memenuhi syarat (lihat halaman Alih Status Izin Tinggal).
Pemberian langsung kepada:
Eks subjek anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing, atau tidak memilih kewarganegaraan sampai usia 21 tahun, di wilayah Indonesia;
Anak yang lahir di wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibu pemegang ITAP; dan
WNI yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di wilayah Indonesia
Masa Berlaku dan Batas Waktu
ITAP berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tidak terbatas. ITAP anak dan penyatuan keluarga mengikuti ITAP orang tua/anggota keluarga yang diikuti.
Diaspora/Global Citizen of Indonesia memperoleh fasilitas ITAP dengan jangka waktu tidak terbatas.
Batas waktu pengajuan pemberian langsung:
Eks-ABG: paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengembalian dokumen/fasilitas keimigrasian;
WNI yang kehilangan kewarganegaraan: paling lama 14 hari sejak peristiwa hukum kehilangan kewarganegaraan; dan
Anak lahir dari orang tua pemegang ITAP: paling lama 90 hari sejak kelahiran.
Permohonan yang melewati batas waktu tetap dapat diproses setelah pemeriksaan oleh Kantor Imigrasi.
Biaya
Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|
Izin Tinggal Tetap masa berlaku paling lama 5 tahun (termasuk alih status ITAS ke ITAP) | Rp7.000.000 |
Izin Tinggal Tetap masa berlaku paling lama 10 tahun | Rp12.000.000 |
Izin Tinggal Tetap jangka waktu tidak terbatas | Rp15.000.000 |
Biaya Izin Masuk Kembali (IMK) dikenakan terpisah sesuai masa berlakunya
Pernyataan Integrasi
Pemohon ITAP wajib menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 54 sampai dengan Pasal 62;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Bab V mengenai Izin Tinggal Tetap;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, khususnya Pasal 120 sampai dengan Pasal 127;
- Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora; dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Lampiran angka III huruf C angka 3 dan angka 4.
Kewajiban Pelaporan ITAP Tidak Terbatas
Jadwal: pemegang ITAP dengan jangka waktu tidak terbatas (termasuk ITAP Diaspora/GCI) wajib melapor setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Kantor Imigrasi sesuai domisili.
Waktu: paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal pelaporan berakhir. Pelaporan yang terlambat dilaksanakan setelah pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi.
Cara: diajukan oleh WNA, penjamin, atau penanggung jawab melalui situs web https://evisa.imigrasi.go.id/ atau melalui Akun Penjamin e-Visa, kemudian pemohon hadir ke Kantor Imigrasi untuk pengambilan foto.
Biaya: tidak dikenai biaya (Rp0)
Persyaratan
Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
Kartu ITAP; dan
Dokumen pendukung sesuai dasar pemberian ITAP (misalnya keabsahan perusahaan/perizinan kerja, rekening terbaru, atau pembaruan komitmen investasi, bila dipersyaratkan)
Hasil Pelaporan
ITAP diterbitkan kembali dengan tanggal pelaporan baru dan disampaikan secara elektronik.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 54 dan Pasal 71;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, khususnya Pasal 132; dan
- Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora.