Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan Unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan PemasyarakatanSecara umum, situs web resmi kementerian/lembaga Pemerintah RI berakhiran .go.id
Situs web yang aman menggunakan HTTPS menampilkan icon Alamat situs web berawalan https:// merupakan salah satu bentuk pengamanan, menandakan bahwa aliran data dan komunikasi antara peramban Anda ke server situs web terenkripsi.

Laporkan Orang Asing

Informasi Umum

Dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban umum, dan tertib administrasi keimigrasian, pihak yang menampung atau menjamin Orang Asing, serta Orang Asing itu sendiri, memiliki kewajiban hukum untuk melaporkan keberadaan dan kegiatannya di wilayah Indonesia. Masyarakat juga dapat menyampaikan informasi mengenai keberadaan atau kegiatan Orang Asing yang mencurigakan

Pelaporan oleh Pemilik/Pengurus Tempat Penginapan

  1. Berlaku bagi WNI atau badan usaha yang menyediakan akomodasi bagi Orang Asing (hotel, apartemen, rumah sewa, indekos, dan sejenisnya).

  2. Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data Orang Asing yang menginap apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas.

  3. Pelaporan dapat dilakukan melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

  4. Pemilik/pengurus yang tidak memberikan keterangan atau data setelah diminta dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000.

Pelaporan oleh Penjamin atau Penanggung Jawab

  1. Wajib memantau kegiatan Orang Asing yang dijamin.

  2. Wajib melaporkan setiap perubahan identitas, susunan keluarga, status sipil (kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian), status keimigrasian, pekerjaan, atau alamat Orang Asing yang dijamin.

  3. Laporan disampaikan kepada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing, atau melalui aplikasi keimigrasian

Pengaduan Masyarakat

Masyarakat dapat menyampaikan informasi mengenai keberadaan atau kegiatan Orang Asing yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian melalui kanal pengaduan resmi Direktorat Jenderal Imigrasi atau Kantor Imigrasi setempat. Identitas pelapor dijaga kerahasiaannya

Prosedur Pengaduan

  1. Akses kanal pengaduan resmi (laman, aplikasi, atau kanal pengaduan Kantor Imigrasi).

  2. Sampaikan informasi: identitas/ciri Orang Asing (bila diketahui), lokasi, waktu, dan uraian kegiatan.

  3. Lampirkan bukti pendukung (foto/dokumen), bila ada.

  4. Laporan ditindaklanjuti oleh unit pengawasan keimigrasian

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 63, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 116, dan Pasal 117;

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Bab VI mengenai Pengawasan Keimigrasian;

  3. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian, khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 4;

  4. Pedoman Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-092.GR.04.01 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing;

  5. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-12.GR.03.05 Tahun 2025 tentang Petugas Imigrasi Pembina Desa; dan

  6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Intelijen Keimigrasian