Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan Unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan PemasyarakatanSecara umum, situs web resmi kementerian/lembaga Pemerintah RI berakhiran .go.id
Situs web yang aman menggunakan HTTPS menampilkan icon Alamat situs web berawalan https:// merupakan salah satu bentuk pengamanan, menandakan bahwa aliran data dan komunikasi antara peramban Anda ke server situs web terenkripsi.

Paspor Republik Indonesia

Informasi Umum

Layanan ini ditujukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah, dan belum pernah memiliki paspor RI. Paspor biasa yang diterbitkan berupa paspor biasa elektronik (lembar laminasi atau lembar polikarbonat). Masa berlaku paspor biasa bagi kategori ini paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Persyaratan Dokumen

  1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);

  2. Kartu Keluarga (KK); dan

  3. Dokumen identitas pendukung (pilih salah satu):

    • Akta Kelahiran;

    • Akta Perkawinan atau Buku Nikah;

    • Ijazah; atau

    • Surat Baptis.

Penjelasan Dokumen Identitas Pendukung

Dokumen identitas pendukung adalah dokumen resmi yang menjadi bukti tambahan data diri pemohon. Pemohon cukup melampirkan salah satu dari dokumen berikut:

Dokumen

Diterbitkan oleh

Akta Kelahiran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akta Perkawinan atau Buku Nikah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (akta perkawinan) atau Kantor Urusan Agama (buku nikah)

Ijazah

Satuan pendidikan formal

Surat Baptis

Gereja

Data pada dokumen tersebut — nama, tempat/tanggal lahir, dan nama orang tua (bila tercantum) — harus sama dengan data pada KTP-el (dan Kartu Keluarga, bila dipersyaratkan). Apabila berbeda, lampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang, misalnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Prosedur Pengajuan

Permohonan dapat diajukan melalui 2 (dua) mekanisme:

1. Pengajuan Elektronik

  • Unduh dan daftarkan akun pada aplikasi pendaftaran paspor resmi (M-Paspor);
  • Isi data pemohon dan unggah dokumen persyaratan;
  • Terima kode pembayaran PNBP melalui SMS atau surat elektronik (e-mail);
  • Lakukan pembayaran dan cetak pemberitahuan tanda terima permohonan; dan
  • Datang ke Kantor Imigrasi sesuai jadwal untuk verifikasi berkas asli, wawancara, dan pengambilan data biometrik.

2. Pengajuan Manual (khusus pemohon prioritas)

  • Datang langsung ke Kantor Imigrasi;
  • Isi data pada formulir yang disediakan di loket permohonan;
  • Lampirkan berkas persyaratan fisik kepada Pejabat Imigrasi; dan
  • Terima tanda terima permohonan dari petugas loket.
Pemohon Prioritas

Pemohon prioritas (kelompok rentan/berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas) dapat datang langsung ke Kantor Imigrasi tanpa mendaftar terlebih dahulu melalui M-Paspor dan dilayani melalui loket/booth khusus setelah diidentifikasi petugas. Yang termasuk pemohon prioritas:

  1. Penyandang disabilitas;
  2. Ibu hamil;
  3. Ibu menyusui;
  4. Anak balita (di bawah 5 tahun);
  5. Lanjut usia (60 tahun ke atas); dan
  6. Orang sakit.

Sumber: SOPAP Nomor IMI-0006.GR.01.02 Tahun 2022. Batas usia lanjut usia mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Mekanisme Penerbitan

  1. Pemeriksaan Kelengkapan: Pejabat Imigrasi memeriksa kelengkapan persyaratan. Apabila tidak lengkap, dokumen dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja beserta penjelasan, dan pemohon wajib melengkapi paling lama 14 (empat belas) hari kalender;

  2. Pembayaran PNBP: dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap dan kode pembayaran diterbitkan;

  3. Biometrik dan Wawancara: pengambilan foto wajah, sidik jari, dan wawancara kesesuaian dokumen;

  4. Verifikasi dan Adjudikasi: pencocokan data biometrik dengan basis data SIMKIM untuk memastikan tidak ada duplikasi data atau nama tidak tercantum dalam daftar Pencegahan; dan

  5. Penyelesaian: paspor biasa diterbitkan paling lama 4 (empat) hari kerja setelah seluruh tahapan terpenuhi. Ketentuan ini dikecualikan bagi layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama.

Apabila pemohon tidak melanjutkan tahapan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan dianggap ditarik kembali.

Biaya

  • Pembayaran biaya paspor dilakukan melalui bank persepsi atau fasilitas pembayaran perbankan sesuai kode pembayaran;

  • Besaran tarif mengikuti ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian yang berlaku; dan

  • Biaya yang telah disetorkan ke kas negara tidak dapat ditarik kembali (non-refundable), kecuali dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No

Jenis Layanan

Tarif

1

Paspor Biasa Elektronik (masa berlaku 5 tahun)

Rp650.000

2

Paspor Biasa Elektronik (masa berlaku 10 tahun)

Rp950.000

3

Layanan Percepatan Paspor Selesai pada Hari yang Sama (biaya tambahan)

Rp1.000.000

Layanan percepatan merupakan biaya tambahan di luar biaya paspor dan tidak mencakup biaya buku paspor. Total biaya = Rp1.000.000 + tarif jenis paspor yang dipilih. Contoh: paspor biasa elektronik masa berlaku 10 tahun melalui layanan percepatan dikenai total Rp1.950.000 (Rp1.000.000 + Rp950.000).
Penerbitan paspor biasa nonelektronik dihentikan secara bertahap mulai tahun 2025; Direktorat Jenderal Imigrasi beralih sepenuhnya ke paspor elektronik (e-paspor).

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 24 sampai dengan Pasal 33;

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Bab III mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pemberian, Penarikan, Pembatalan, Pencabutan, Penggantian, serta Pengadaan Blangko dan Standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;

  3. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 23;

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Lampiran huruf A;

  5. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-272.KU.01.03 Tahun 2024 tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024; dan

  6. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0006.GR.01.02 Tahun 2022 tentang Pelayanan bagi Pemohon Paspor Biasa Kelompok Rentan/Berkebutuhan Khusus/Penyandang Disabilitas.