Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan Unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Secara umum, situs web resmi kementerian/lembaga Pemerintah RI berakhiran .go.id
Situs web yang aman menggunakan HTTPS menampilkan icon
Alamat situs web berawalan https:// merupakan salah satu bentuk pengamanan, menandakan bahwa aliran data dan komunikasi antara peramban Anda ke server situs web terenkripsi.
Informasi Umum
Layanan ini ditujukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah, dan belum pernah memiliki paspor RI. Paspor biasa yang diterbitkan berupa paspor biasa elektronik (lembar laminasi atau lembar polikarbonat). Masa berlaku paspor biasa bagi kategori ini paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal diterbitkan.
Persyaratan Dokumen
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
Kartu Keluarga (KK); dan
Dokumen identitas pendukung (pilih salah satu):
Akta Kelahiran;
Akta Perkawinan atau Buku Nikah;
Ijazah; atau
Surat Baptis.
Penjelasan Dokumen Identitas Pendukung
Dokumen identitas pendukung adalah dokumen resmi yang menjadi bukti tambahan data diri pemohon. Pemohon cukup melampirkan salah satu dari dokumen berikut:
Dokumen | Diterbitkan oleh |
|---|---|
Akta Kelahiran | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Akta Perkawinan atau Buku Nikah | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (akta perkawinan) atau Kantor Urusan Agama (buku nikah) |
Ijazah | Satuan pendidikan formal |
Surat Baptis | Gereja |
Data pada dokumen tersebut — nama, tempat/tanggal lahir, dan nama orang tua (bila tercantum) — harus sama dengan data pada KTP-el (dan Kartu Keluarga, bila dipersyaratkan). Apabila berbeda, lampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang, misalnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Prosedur Pengajuan
Permohonan dapat diajukan melalui 2 (dua) mekanisme:
1. Pengajuan Elektronik
- Unduh dan daftarkan akun pada aplikasi pendaftaran paspor resmi (M-Paspor);
- Isi data pemohon dan unggah dokumen persyaratan;
- Terima kode pembayaran PNBP melalui SMS atau surat elektronik (e-mail);
- Lakukan pembayaran dan cetak pemberitahuan tanda terima permohonan; dan
- Datang ke Kantor Imigrasi sesuai jadwal untuk verifikasi berkas asli, wawancara, dan pengambilan data biometrik.
2. Pengajuan Manual (khusus pemohon prioritas)
- Datang langsung ke Kantor Imigrasi;
- Isi data pada formulir yang disediakan di loket permohonan;
- Lampirkan berkas persyaratan fisik kepada Pejabat Imigrasi; dan
- Terima tanda terima permohonan dari petugas loket.
Pemohon prioritas (kelompok rentan/berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas) dapat datang langsung ke Kantor Imigrasi tanpa mendaftar terlebih dahulu melalui M-Paspor dan dilayani melalui loket/booth khusus setelah diidentifikasi petugas. Yang termasuk pemohon prioritas:
- Penyandang disabilitas;
- Ibu hamil;
- Ibu menyusui;
- Anak balita (di bawah 5 tahun);
- Lanjut usia (60 tahun ke atas); dan
- Orang sakit.
Sumber: SOPAP Nomor IMI-0006.GR.01.02 Tahun 2022. Batas usia lanjut usia mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
Mekanisme Penerbitan
Pemeriksaan Kelengkapan: Pejabat Imigrasi memeriksa kelengkapan persyaratan. Apabila tidak lengkap, dokumen dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja beserta penjelasan, dan pemohon wajib melengkapi paling lama 14 (empat belas) hari kalender;
Pembayaran PNBP: dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap dan kode pembayaran diterbitkan;
Biometrik dan Wawancara: pengambilan foto wajah, sidik jari, dan wawancara kesesuaian dokumen;
Verifikasi dan Adjudikasi: pencocokan data biometrik dengan basis data SIMKIM untuk memastikan tidak ada duplikasi data atau nama tidak tercantum dalam daftar Pencegahan; dan
Penyelesaian: paspor biasa diterbitkan paling lama 4 (empat) hari kerja setelah seluruh tahapan terpenuhi. Ketentuan ini dikecualikan bagi layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama.
Apabila pemohon tidak melanjutkan tahapan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan dianggap ditarik kembali.
Biaya
Pembayaran biaya paspor dilakukan melalui bank persepsi atau fasilitas pembayaran perbankan sesuai kode pembayaran;
Besaran tarif mengikuti ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian yang berlaku; dan
Biaya yang telah disetorkan ke kas negara tidak dapat ditarik kembali (non-refundable), kecuali dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
No | Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|---|
1 | Paspor Biasa Elektronik (masa berlaku 5 tahun) | Rp650.000 |
2 | Paspor Biasa Elektronik (masa berlaku 10 tahun) | Rp950.000 |
3 | Layanan Percepatan Paspor Selesai pada Hari yang Sama (biaya tambahan) | Rp1.000.000 |
Layanan percepatan merupakan biaya tambahan di luar biaya paspor dan tidak mencakup biaya buku paspor. Total biaya = Rp1.000.000 + tarif jenis paspor yang dipilih. Contoh: paspor biasa elektronik masa berlaku 10 tahun melalui layanan percepatan dikenai total Rp1.950.000 (Rp1.000.000 + Rp950.000).
Penerbitan paspor biasa nonelektronik dihentikan secara bertahap mulai tahun 2025; Direktorat Jenderal Imigrasi beralih sepenuhnya ke paspor elektronik (e-paspor).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 24 sampai dengan Pasal 33;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Bab III mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pemberian, Penarikan, Pembatalan, Pencabutan, Penggantian, serta Pengadaan Blangko dan Standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 23;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Lampiran huruf A;
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-272.KU.01.03 Tahun 2024 tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024; dan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0006.GR.01.02 Tahun 2022 tentang Pelayanan bagi Pemohon Paspor Biasa Kelompok Rentan/Berkebutuhan Khusus/Penyandang Disabilitas.
Informasi Umum
Layanan penerbitan paspor biasa bagi anak berkewarganegaraan Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan belum menikah. Masa berlaku paspor biasa bagi kategori anak paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan. Paspor biasa yang diterbitkan berupa paspor biasa elektronik.
Persyaratan Dokumen
KTP-el ayah dan ibu;
Kartu Keluarga (KK);
Akta Perkawinan atau Buku Nikah orang tua (dalam hal kedua orang tua masih dalam perkawinan yang sah);
Akta Kelahiran anak;
Paspor biasa ayah atau ibu (bagi yang memiliki); dan
Paspor biasa lama anak (bagi yang telah memiliki).
Alternatif Persyaratan (Surat Pernyataan Orang Tua/Wali)
Apabila KTP, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, atau paspor orang tua tidak dapat dipenuhi, persyaratan digantikan dengan surat pernyataan sesuai kondisi berikut:
Kondisi Orang Tua/Anak | Pihak yang Membuat/Menandatangani Surat Pernyataan |
|---|---|
Bercerai hidup (ada penetapan hak asuh) | Orang tua pemegang hak asuh berdasarkan penetapan pengadilan |
Bercerai hidup, diajukan oleh orang tua yang tidak mendapat hak asuh | Kedua orang tua |
Bercerai hidup tanpa penetapan hak asuh | Kedua orang tua |
Bercerai hidup dan salah satu orang tua tidak diketahui keberadaannya | Orang tua yang diketahui keberadaannya, memuat keterangan tidak ditemukannya orang tua lainnya yang disahkan oleh perangkat Desa/Kelurahan setempat |
Salah satu orang tua meninggal (cerai mati) | Orang tua yang masih hidup, dengan melampirkan Akta Kematian |
Kedua orang tua meninggal | Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas berdasarkan penetapan pengadilan mengenai perwalian, dengan melampirkan Akta Kematian kedua orang tua |
Anak yatim piatu di panti asuhan/dipelihara negara | Pengurus yayasan atau dinas sosial |
Anak adopsi | Orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan |
Prosedur Pengajuan
Permohonan dilakukan dengan pendampingan langsung orang tua/wali sah yang menandatangani berkas permohonan, melalui 2 (dua) mekanisme:
1. Pengajuan Elektronik
- Unduh dan daftarkan akun pada aplikasi pendaftaran paspor resmi (M-Paspor);
- Isi data pemohon dan unggah dokumen persyaratan;
- Terima kode pembayaran PNBP melalui SMS atau surat elektronik (e-mail);
- Lakukan pembayaran dan cetak pemberitahuan tanda terima permohonan; dan
- Datang ke Kantor Imigrasi sesuai jadwal untuk verifikasi berkas asli, wawancara, dan pengambilan data biometrik.
2. Pengajuan Manual (khusus pemohon prioritas)
- Datang langsung ke Kantor Imigrasi;
- Isi data pada formulir yang disediakan di loket permohonan;
- Lampirkan berkas persyaratan fisik kepada Pejabat Imigrasi; dan
- Terima tanda terima permohonan dari petugas loket.
Pemohon prioritas (kelompok rentan/berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas) dapat datang langsung ke Kantor Imigrasi tanpa mendaftar terlebih dahulu melalui M-Paspor dan dilayani melalui loket/booth khusus setelah diidentifikasi petugas. Yang termasuk pemohon prioritas:
- Penyandang disabilitas;
- Ibu hamil;
- Ibu menyusui;
- Anak balita (di bawah 5 tahun);
- Lanjut usia (60 tahun ke atas); dan
- Orang sakit.
Sumber: SOPAP Nomor IMI-0006.GR.01.02 Tahun 2022. Batas usia lanjut usia mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
Mekanisme Penerbitan
Pemeriksaan Kelengkapan: Pejabat Imigrasi memeriksa kelengkapan persyaratan. Apabila tidak lengkap, dokumen dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja beserta penjelasan, dan pemohon wajib melengkapi paling lama 14 (empat belas) hari kalender;
Pembayaran PNBP: dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap dan kode pembayaran diterbitkan;
Biometrik dan Wawancara: pengambilan foto wajah, sidik jari, dan wawancara kesesuaian dokumen;
Verifikasi dan Adjudikasi: pencocokan data biometrik dengan basis data SIMKIM untuk memastikan tidak ada duplikasi data atau nama tidak tercantum dalam daftar Pencegahan; dan
Penyelesaian: paspor biasa diterbitkan paling lama 4 (empat) hari kerja setelah seluruh tahapan terpenuhi. Ketentuan ini dikecualikan bagi layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama.
Apabila pemohon tidak melanjutkan tahapan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan dianggap ditarik kembali.
Biaya
Pembayaran biaya paspor dilakukan melalui bank persepsi atau fasilitas pembayaran perbankan sesuai kode pembayaran;
Besaran tarif mengikuti ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian yang berlaku; dan
Biaya yang telah disetorkan ke kas negara tidak dapat ditarik kembali (non-refundable), kecuali dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
No | Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|---|
1 | Paspor Biasa Elektronik (masa berlaku 5 tahun) | Rp650.000 |
2 | Paspor Biasa Elektronik (masa berlaku 10 tahun) | Rp950.000 |
3 | Layanan Percepatan Paspor Selesai pada Hari yang Sama (biaya tambahan) | Rp1.000.000 |
Layanan percepatan merupakan biaya tambahan di luar biaya paspor dan tidak mencakup biaya buku paspor. Total biaya = Rp1.000.000 + tarif jenis paspor yang dipilih. Contoh: paspor biasa elektronik masa berlaku 10 tahun melalui layanan percepatan dikenai total Rp1.950.000 (Rp1.000.000 + Rp950.000).
Penerbitan paspor biasa nonelektronik dihentikan secara bertahap mulai tahun 2025; Direktorat Jenderal Imigrasi beralih sepenuhnya ke paspor elektronik (e-paspor).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 24 sampai dengan Pasal 33;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Bab III mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pemberian, Penarikan, Pembatalan, Pencabutan, Penggantian, serta Pengadaan Blangko dan Standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 6, dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 23;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Lampiran huruf A;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-272.KU.01.03 Tahun 2024 tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024; dan
- Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0006.GR.01.02 Tahun 2022 tentang Pelayanan bagi Pemohon Paspor Biasa Kelompok Rentan/Berkebutuhan Khusus/Penyandang Disabilitas.
Informasi Umum
Diberikan kepada anak berkewarganegaraan ganda (ABG) yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia. Masa berlaku paspor biasa bagi ABG tidak boleh melebihi batas usia anak tersebut untuk menyatakan memilih kewarganegaraannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kriteria anak berkewarganegaraan ganda terbatas (Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006):
Anak dari perkawinan sah ayah WNI dengan ibu Warga Negara Asing (WNA);
Anak dari perkawinan sah ayah WNA dengan ibu WNI;
Anak di luar perkawinan sah dari ibu WNA yang diakui oleh ayah WNI sebagai anaknya sebelum anak berusia 18 tahun atau belum menikah;
Anak yang lahir di luar wilayah Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang oleh negara tempat lahirnya diberikan kewarganegaraan;
Anak di luar perkawinan sah, belum berusia 18 tahun, dan belum menikah yang diakui secara sah oleh ayah WNA; dan
Anak WNI yang belum berusia 5 tahun dan diangkat sebagai anak sah oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan.
Setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah, anak harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan paling lambat 3 (tiga) tahun kemudian.
Fasilitas Keimigrasian bagi ABG
ABG yang hanya memiliki paspor asing dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, izin tinggal, dan Izin Masuk Kembali (melalui fasilitas affidavit);
ABG diberikan tanda masuk/keluar sebagaimana WNI;
ABG yang memiliki dua paspor wajib menggunakan paspor yang sama saat masuk dan keluar wilayah Indonesia; dan
Paspor biasa ABG dibubuhi cap kewarganegaraan ganda terbatas.
Persyaratan Dokumen
KTP-el ayah atau ibu WNI;
Kartu Keluarga (KK);
Akta Perkawinan atau Buku Nikah orang tua (dalam hal kedua orang tua masih dalam perkawinan yang sah);
Akta Kelahiran anak;
Izin tinggal keimigrasian ayah atau ibu (dalam hal salah satu orang tua WNA);
Paspor biasa ayah atau ibu WNI (bagi yang memiliki);
Paspor biasa lama anak (bagi yang telah memiliki); dan
Bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.
Alternatif Persyaratan (Surat Pernyataan Orang Tua/Wali)
Apabila KTP, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, atau paspor orang tua tidak dapat dipenuhi, persyaratan digantikan dengan surat pernyataan sesuai kondisi berikut:
Kondisi Orang Tua/Anak | Pihak yang Membuat/Menandatangani Surat Pernyataan |
|---|---|
Bercerai hidup (ada penetapan hak asuh) | Orang tua pemegang hak asuh berdasarkan penetapan pengadilan |
Bercerai hidup, diajukan oleh orang tua yang tidak mendapat hak asuh | Kedua orang tua |
Bercerai hidup tanpa penetapan hak asuh | Kedua orang tua |
Bercerai hidup dan salah satu orang tua tidak diketahui keberadaannya | Orang tua yang diketahui keberadaannya, memuat keterangan tidak ditemukannya orang tua lainnya yang disahkan oleh perangkat Desa/Kelurahan setempat |
Salah satu orang tua meninggal (cerai mati) | Orang tua yang masih hidup, dengan melampirkan Akta Kematian |
Kedua orang tua meninggal | Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas berdasarkan penetapan pengadilan mengenai perwalian, dengan melampirkan Akta Kematian kedua orang tua |
Anak yatim piatu di panti asuhan/dipelihara negara | Pengurus yayasan atau dinas sosial |
Anak adopsi | Orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan |
Prosedur Pengajuan
Permohonan dilakukan dengan pendampingan langsung orang tua/wali sah yang menandatangani berkas permohonan, melalui 2 (dua) mekanisme:
1. Pengajuan Elektronik
- Unduh dan daftarkan akun pada aplikasi pendaftaran paspor resmi (M-Paspor);
- Isi data pemohon dan unggah dokumen persyaratan;
- Terima kode pembayaran PNBP melalui SMS atau surat elektronik (e-mail);
- Lakukan pembayaran dan cetak pemberitahuan tanda terima permohonan; dan
- Datang ke Kantor Imigrasi sesuai jadwal untuk verifikasi berkas asli, wawancara, dan pengambilan data biometrik.
2. Pengajuan Manual (khusus pemohon prioritas)
- Datang langsung ke Kantor Imigrasi;
- Isi data pada formulir yang disediakan di loket permohonan;
- Lampirkan berkas persyaratan fisik kepada Pejabat Imigrasi; dan
- Terima tanda terima permohonan dari petugas loket.
Pemohon prioritas (kelompok rentan/berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas) dapat datang langsung ke Kantor Imigrasi tanpa mendaftar terlebih dahulu melalui M-Paspor dan dilayani melalui loket/booth khusus setelah diidentifikasi petugas. Yang termasuk pemohon prioritas:
- Penyandang disabilitas;
- Ibu hamil;
- Ibu menyusui;
- Anak balita (di bawah 5 tahun);
- Lanjut usia (60 tahun ke atas); dan
- Orang sakit.
Sumber: SOPAP Nomor IMI-0006.GR.01.02 Tahun 2022. Batas usia lanjut usia mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
Mekanisme Penerbitan
Pemeriksaan Kelengkapan: Pejabat Imigrasi memeriksa kelengkapan persyaratan. Apabila tidak lengkap, dokumen dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja beserta penjelasan, dan pemohon wajib melengkapi paling lama 14 (empat belas) hari kalender;
Pembayaran PNBP: dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap dan kode pembayaran diterbitkan;
Biometrik dan Wawancara: pengambilan foto wajah, sidik jari, dan wawancara kesesuaian dokumen;
Verifikasi dan Adjudikasi: pencocokan data biometrik dengan basis data SIMKIM untuk memastikan tidak ada duplikasi data atau nama tidak tercantum dalam daftar Pencegahan; dan
Penyelesaian: paspor biasa diterbitkan paling lama 4 (empat) hari kerja setelah seluruh tahapan terpenuhi. Ketentuan ini dikecualikan bagi layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama.
Apabila pemohon tidak melanjutkan tahapan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan dianggap ditarik kembali.
Biaya
Pembayaran biaya paspor dilakukan melalui bank persepsi atau fasilitas pembayaran perbankan sesuai kode pembayaran;
Besaran tarif mengikuti ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian yang berlaku; dan
Biaya yang telah disetorkan ke kas negara tidak dapat ditarik kembali (non-refundable), kecuali dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
No | Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|---|
1 | Paspor Biasa Elektronik (masa berlaku 5 tahun) | Rp650.000 |
2 | Paspor Biasa Elektronik (masa berlaku 10 tahun) | Rp950.000 |
3 | Layanan Percepatan Paspor Selesai pada Hari yang Sama (biaya tambahan) | Rp1.000.000 |
Layanan percepatan merupakan biaya tambahan di luar biaya paspor dan tidak mencakup biaya buku paspor. Total biaya = Rp1.000.000 + tarif jenis paspor yang dipilih. Contoh: paspor biasa elektronik masa berlaku 10 tahun melalui layanan percepatan dikenai total Rp1.950.000 (Rp1.000.000 + Rp950.000).
Penerbitan paspor biasa nonelektronik dihentikan secara bertahap mulai tahun 2025; Direktorat Jenderal Imigrasi beralih sepenuhnya ke paspor elektronik (e-paspor).
Bagi ABG yang juga memiliki paspor kebangsaan asing, permohonan affidavit dikenai tarif Rp500.000 per permohonan (lihat halaman Pendaftaran ABG dan Affidavit).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 24 sampai dengan Pasal 33;
- Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, khususnya Pasal 3 ayat (3), Pasal 7, dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 23;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Lampiran huruf A dan ketentuan mengenai fasilitas keimigrasian (affidavit);
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-272.KU.01.03 Tahun 2024 tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024; dan
- Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0006.GR.01.02 Tahun 2022 tentang Pelayanan bagi Pemohon Paspor Biasa Kelompok Rentan/Berkebutuhan Khusus/Penyandang Disabilitas.
Informasi Umum
Permohonan paspor biasa bagi WNI yang berdomisili di Indonesia dalam kondisi tertentu, yaitu:
Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk pertama kali;
Pekerja Migran Indonesia (PMI); dan
WNI penerima beasiswa untuk belajar di luar negeri dari Pemerintah Republik Indonesia.
Masa berlaku paspor biasa bagi WNI dalam kondisi tertentu ini paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
Persyaratan Dokumen
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
Kartu Keluarga (KK);
Dokumen identitas pendukung (pilih salah satu):
Akta Kelahiran;
Akta Perkawinan atau Buku Nikah;
Ijazah; atau
Surat Baptis; dan
Dokumen penunjang status kondisi tertentu (surat rekomendasi/bukti penetapan CPMI/PMI atau surat keputusan/pernyataan penerima beasiswa Pemerintah RI).
Penjelasan Dokumen Identitas Pendukung
Dokumen identitas pendukung adalah dokumen resmi yang menjadi bukti tambahan data diri pemohon. Pemohon cukup melampirkan salah satu dari dokumen berikut:
Dokumen | Diterbitkan oleh |
|---|---|
Akta Kelahiran | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Akta Perkawinan atau Buku Nikah | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (akta perkawinan) atau Kantor Urusan Agama (buku nikah) |
Ijazah | Satuan pendidikan formal |
Surat Baptis | Gereja |
Data pada dokumen tersebut — nama, tempat/tanggal lahir, dan nama orang tua (bila tercantum) — harus sama dengan data pada KTP-el (dan Kartu Keluarga, bila dipersyaratkan). Apabila berbeda, lampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang, misalnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Prosedur Pengajuan
Permohonan dapat diajukan melalui 2 (dua) mekanisme:
1. Pengajuan Elektronik
- Unduh dan daftarkan akun pada aplikasi pendaftaran paspor resmi (M-Paspor);
- Isi data pemohon dan unggah dokumen persyaratan;
- Terima kode pembayaran PNBP melalui SMS atau surat elektronik (e-mail);
- Lakukan pembayaran dan cetak pemberitahuan tanda terima permohonan; dan
- Datang ke Kantor Imigrasi sesuai jadwal untuk verifikasi berkas asli, wawancara, dan pengambilan data biometrik.
2. Pengajuan Manual (khusus pemohon prioritas)
- Datang langsung ke Kantor Imigrasi;
- Isi data pada formulir yang disediakan di loket permohonan;
- Lampirkan berkas persyaratan fisik kepada Pejabat Imigrasi; dan
- Terima tanda terima permohonan dari petugas loket.
Pemohon prioritas (kelompok rentan/berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas) dapat datang langsung ke Kantor Imigrasi tanpa mendaftar terlebih dahulu melalui M-Paspor dan dilayani melalui loket/booth khusus setelah diidentifikasi petugas. Yang termasuk pemohon prioritas:
- Penyandang disabilitas;
- Ibu hamil;
- Ibu menyusui;
- Anak balita (di bawah 5 tahun);
- Lanjut usia (60 tahun ke atas); dan
- Orang sakit.
Sumber: SOPAP Nomor IMI-0006.GR.01.02 Tahun 2022. Batas usia lanjut usia mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
Mekanisme Penerbitan
Pemeriksaan Kelengkapan: Pejabat Imigrasi memeriksa kelengkapan persyaratan. Apabila tidak lengkap, dokumen dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja beserta penjelasan, dan pemohon wajib melengkapi paling lama 14 (empat belas) hari kalender;
Pembayaran PNBP: dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap dan kode pembayaran diterbitkan;
Biometrik dan Wawancara: pengambilan foto wajah, sidik jari, dan wawancara kesesuaian dokumen;
Verifikasi dan Adjudikasi: pencocokan data biometrik dengan basis data SIMKIM untuk memastikan tidak ada duplikasi data atau nama tidak tercantum dalam daftar Pencegahan; dan
Penyelesaian: paspor biasa diterbitkan paling lama 4 (empat) hari kerja setelah seluruh tahapan terpenuhi. Ketentuan ini dikecualikan bagi layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama.
Apabila pemohon tidak melanjutkan tahapan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan dianggap ditarik kembali.
Biaya
Pembayaran biaya paspor dilakukan melalui bank persepsi atau fasilitas pembayaran perbankan sesuai kode pembayaran;
Besaran tarif mengikuti ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian yang berlaku; dan
Biaya yang telah disetorkan ke kas negara tidak dapat ditarik kembali (non-refundable), kecuali dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
No | Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|---|
1 | Paspor Biasa Elektronik (masa berlaku 5 tahun) | Rp650.000 |
2 | Paspor Biasa Elektronik (masa berlaku 10 tahun) | Rp950.000 |
3 | Layanan Percepatan Paspor Selesai pada Hari yang Sama (biaya tambahan) | Rp1.000.000 |
Layanan percepatan merupakan biaya tambahan di luar biaya paspor dan tidak mencakup biaya buku paspor. Total biaya = Rp1.000.000 + tarif jenis paspor yang dipilih. Contoh: paspor biasa elektronik masa berlaku 10 tahun melalui layanan percepatan dikenai total Rp1.950.000 (Rp1.000.000 + Rp950.000).
Penerbitan paspor biasa nonelektronik dihentikan secara bertahap mulai tahun 2025; Direktorat Jenderal Imigrasi beralih sepenuhnya ke paspor elektronik (e-paspor).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 24 sampai dengan Pasal 33;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Bab III mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pemberian, Penarikan, Pembatalan, Pencabutan, Penggantian, serta Pengadaan Blangko dan Standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, khususnya Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 5, dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 23;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1308.GR.01.01 Tahun 2024 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Penerbitan Paspor Biasa;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Lampiran huruf A;
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-272.KU.01.03 Tahun 2024 tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024; dan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0006.GR.01.02 Tahun 2022 tentang Pelayanan bagi Pemohon Paspor Biasa Kelompok Rentan/Berkebutuhan Khusus/Penyandang Disabilitas.
Informasi Umum
Permohonan paspor biasa bagi WNI yang akan menunaikan ibadah haji atau umrah mengikuti ketentuan yang sama dengan permohonan paspor Masyarakat Umum (dewasa) atau Anak di Bawah 17 Tahun (anak). Tidak terdapat perbedaan persyaratan dokumen maupun jenis paspor yang dapat diberikan.
Silakan merujuk halaman Permohonan Paspor Baru – Masyarakat Umum atau Anak di Bawah 17 Tahun.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 24 sampai dengan Pasal 33;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Bab III mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pemberian, Penarikan, Pembatalan, Pencabutan, Penggantian, serta Pengadaan Blangko dan Standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, khususnya Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 23;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Lampiran huruf A; dan
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-272.KU.01.03 Tahun 2024 tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024.
Informasi Umum
Diberikan kepada anak berstatus WNI atau anak berkewarganegaraan ganda (ABG) yang berdomisili di luar wilayah Indonesia. Permohonan diajukan kepada Menteri, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan RI/KDEI, atau Pejabat Dinas Luar Negeri yang telah mendapatkan pelatihan di bidang keimigrasian. Masa berlaku paspor biasa bagi WNI/ABG yang berdomisili di luar negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
Persyaratan Dokumen
Paspor biasa ayah dan ibu WNI;
Akta Perkawinan atau Buku Nikah orang tua (dalam hal kedua orang tua masih dalam perkawinan yang sah);
Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dari Perwakilan RI;
Paspor biasa lama (bagi yang telah memiliki);
Bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda (khusus ABG); dan
Kartu penduduk/izin tinggal yang sah dari negara setempat milik ayah dan ibu.
Alternatif Persyaratan (Surat Pernyataan Orang Tua/Wali)
Apabila KTP, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, atau paspor orang tua tidak dapat dipenuhi, persyaratan digantikan dengan surat pernyataan sesuai kondisi berikut:
Kondisi Orang Tua/Anak | Pihak yang Membuat/Menandatangani Surat Pernyataan |
|---|---|
Bercerai hidup (ada penetapan hak asuh) | Orang tua pemegang hak asuh berdasarkan penetapan pengadilan |
Bercerai hidup, diajukan oleh orang tua yang tidak mendapat hak asuh | Kedua orang tua |
Bercerai hidup tanpa penetapan hak asuh | Kedua orang tua |
Bercerai hidup dan salah satu orang tua tidak diketahui keberadaannya | Orang tua yang diketahui keberadaannya, memuat keterangan tidak ditemukannya orang tua lainnya yang disahkan oleh Perwakilan RI setempat |
Salah satu orang tua meninggal (cerai mati) | Orang tua yang masih hidup, dengan melampirkan Akta Kematian |
Kedua orang tua meninggal | Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas berdasarkan penetapan pengadilan mengenai perwalian, dengan melampirkan Akta Kematian kedua orang tua |
Anak yatim piatu di panti asuhan/dipelihara negara | Pengurus yayasan atau dinas sosial |
Anak adopsi | Orang tua angkat berdasarkan penetapan instansi berwenang di negara setempat |
Prosedur Pengajuan
Pemohon mengisi data dan melampirkan berkas persyaratan pada Perwakilan RI atau KDEI, secara manual atau melalui sistem elektronik Perwakilan; dan
Permohonan dapat ditindaklanjuti dengan mekanisme perbantuan teknis Direktorat Jenderal Imigrasi atas permohonan Kepala Perwakilan RI/KDEI kepada Direktur Jenderal.
Mekanisme Penerbitan
Pemeriksaan Kelengkapan: Pejabat Imigrasi memeriksa kelengkapan persyaratan. Apabila tidak lengkap, dokumen dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja beserta penjelasan, dan pemohon wajib melengkapi paling lama 14 (empat belas) hari kalender;
Pembayaran PNBP: dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap dan kode pembayaran diterbitkan;
Biometrik dan Wawancara: pengambilan foto wajah, sidik jari, dan wawancara kesesuaian dokumen;
Verifikasi dan Adjudikasi: pencocokan data biometrik dengan basis data SIMKIM untuk memastikan tidak ada duplikasi data atau nama tidak tercantum dalam daftar Pencegahan; dan
Penyelesaian: paspor biasa diterbitkan paling lama 4 (empat) hari kerja setelah seluruh tahapan terpenuhi. Ketentuan ini dikecualikan bagi layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama.
Apabila pemohon tidak melanjutkan tahapan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan dianggap ditarik kembali
Biaya
Sesuai tarif PNBP Keimigrasian yang berlaku pada Perwakilan Republik Indonesia/KDEI
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 24 sampai dengan Pasal 33;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Bab III mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pemberian, Penarikan, Pembatalan, Pencabutan, Penggantian, serta Pengadaan Blangko dan Standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf c, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 23;
Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-07.GR.01.01 Tahun 2026 tentang Wilayah Koordinasi Penerbitan Paspor, Penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan Verifikasi Pemberian Visa pada Perwakilan Republik Indonesia atau Tempat Lain di Luar Negeri;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Lampiran huruf A; dan
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-272.KU.01.03 Tahun 2024 tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024.
Informasi Umum
Diberikan kepada WNI yang berdomisili di luar wilayah Indonesia. Permohonan diajukan kepada Menteri, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan RI/KDEI, atau Pejabat Dinas Luar Negeri yang telah mendapatkan pelatihan di bidang keimigrasian. Masa berlaku paspor biasa bagi WNI yang berdomisili di luar negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan. Paspor biasa yang diterbitkan berupa paspor biasa elektronik
Persyaratan Dokumen
Kartu penduduk negara setempat, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut, yang dibuktikan dengan izin tinggal yang sah dari negara setempat; dan
Paspor biasa lama.
Apabila pemohon tidak memiliki izin tinggal yang sah dari negara setempat, paspor biasa dapat diberikan atas keputusan Kepala Perwakilan RI/Kepala KDEI dengan pertimbangan Direktur Jenderal Imigrasi.
Prosedur Pengajuan
Pemohon mengisi data dan melampirkan berkas persyaratan pada Perwakilan RI atau KDEI, secara manual atau melalui sistem elektronik Perwakilan; dan
Permohonan dapat ditindaklanjuti dengan mekanisme perbantuan teknis Direktorat Jenderal Imigrasi atas permohonan Kepala Perwakilan RI/KDEI kepada Direktur Jenderal
Mekanisme Penerbitan
Pemeriksaan Kelengkapan: Pejabat Imigrasi memeriksa kelengkapan persyaratan. Apabila tidak lengkap, dokumen dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja beserta penjelasan, dan pemohon wajib melengkapi paling lama 14 (empat belas) hari kalender;
Pembayaran PNBP: dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap dan kode pembayaran diterbitkan;
Biometrik dan Wawancara: pengambilan foto wajah, sidik jari, dan wawancara kesesuaian dokumen;
Verifikasi dan Adjudikasi: pencocokan data biometrik dengan basis data SIMKIM untuk memastikan tidak ada duplikasi data atau nama tidak tercantum dalam daftar Pencegahan; dan
Penyelesaian: paspor biasa diterbitkan paling lama 4 (empat) hari kerja setelah seluruh tahapan terpenuhi. Ketentuan ini dikecualikan bagi layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama.
Apabila pemohon tidak melanjutkan tahapan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan dianggap ditarik kembali
Biaya
Sesuai tarif PNBP Keimigrasian yang berlaku pada Perwakilan Republik Indonesia/KDEI.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 24 sampai dengan Pasal 33;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Bab III mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pemberian, Penarikan, Pembatalan, Pencabutan, Penggantian, serta Pengadaan Blangko dan Standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf c, Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 23;
Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-07.GR.01.01 Tahun 2026 tentang Wilayah Koordinasi Penerbitan Paspor, Penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan Verifikasi Pemberian Visa pada Perwakilan Republik Indonesia atau Tempat Lain di Luar Negeri;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Lampiran huruf A; dan
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-272.KU.01.03 Tahun 2024 tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024.
Informasi Umum
Diberikan kepada Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan (naturalisasi) atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemohon dewasa diberikan paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun
Persyaratan Dokumen
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
Kartu Keluarga (KK);
Dokumen identitas pendukung (pilih salah satu):
Akta Kelahiran;
Akta Perkawinan atau Buku Nikah;
Ijazah; atau
Surat Baptis; dan
Surat Pewarganegaraan Indonesia, sebagai bukti pengembalian paspor asing kepada perwakilan diplomatik/konsuler negara asal.
Penjelasan Dokumen Identitas Pendukung
Dokumen identitas pendukung adalah dokumen resmi yang menjadi bukti tambahan data diri pemohon. Pemohon cukup melampirkan salah satu dari dokumen berikut:
Dokumen | Diterbitkan oleh |
|---|---|
Akta Kelahiran | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Akta Perkawinan atau Buku Nikah | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (akta perkawinan) atau Kantor Urusan Agama (buku nikah) |
Ijazah | Satuan pendidikan formal |
Surat Baptis | Gereja |
Data pada dokumen tersebut — nama, tempat/tanggal lahir, dan nama orang tua (bila tercantum) — harus sama dengan data pada KTP-el (dan Kartu Keluarga, bila dipersyaratkan). Apabila berbeda, lampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang, misalnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Prosedur Pengajuan
Permohonan dapat diajukan melalui 2 (dua) mekanisme:
1. Pengajuan Elektronik
- Unduh dan daftarkan akun pada aplikasi pendaftaran paspor resmi (M-Paspor);
- Isi data pemohon dan unggah dokumen persyaratan;
- Terima kode pembayaran PNBP melalui SMS atau surat elektronik (e-mail);
- Lakukan pembayaran dan cetak pemberitahuan tanda terima permohonan; dan
- Datang ke Kantor Imigrasi sesuai jadwal untuk verifikasi berkas asli, wawancara, dan pengambilan data biometrik.
2. Pengajuan Manual (khusus pemohon prioritas)
- Datang langsung ke Kantor Imigrasi;
- Isi data pada formulir yang disediakan di loket permohonan;
- Lampirkan berkas persyaratan fisik kepada Pejabat Imigrasi; dan
- Terima tanda terima permohonan dari petugas loket.
Pemohon prioritas (kelompok rentan/berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas) dapat datang langsung ke Kantor Imigrasi tanpa mendaftar terlebih dahulu melalui M-Paspor dan dilayani melalui loket/booth khusus setelah diidentifikasi petugas. Yang termasuk pemohon prioritas:
- Penyandang disabilitas;
- Ibu hamil;
- Ibu menyusui;
- Anak balita (di bawah 5 tahun);
- Lanjut usia (60 tahun ke atas); dan
- Orang sakit.
Sumber: SOPAP Nomor IMI-0006.GR.01.02 Tahun 2022. Batas usia lanjut usia mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
Mekanisme Penerbitan
Pemeriksaan Kelengkapan: Pejabat Imigrasi memeriksa kelengkapan persyaratan. Apabila tidak lengkap, dokumen dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja beserta penjelasan, dan pemohon wajib melengkapi paling lama 14 (empat belas) hari kalender;
Pembayaran PNBP: dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap dan kode pembayaran diterbitkan;
Biometrik dan Wawancara: pengambilan foto wajah, sidik jari, dan wawancara kesesuaian dokumen;
Verifikasi dan Adjudikasi: pencocokan data biometrik dengan basis data SIMKIM untuk memastikan tidak ada duplikasi data atau nama tidak tercantum dalam daftar Pencegahan; dan
Penyelesaian: paspor biasa diterbitkan paling lama 4 (empat) hari kerja setelah seluruh tahapan terpenuhi. Ketentuan ini dikecualikan bagi layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama.
Apabila pemohon tidak melanjutkan tahapan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan dianggap ditarik kembali.
Biaya
Pembayaran biaya paspor dilakukan melalui bank persepsi atau fasilitas pembayaran perbankan sesuai kode pembayaran;
Besaran tarif mengikuti ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian yang berlaku; dan
Biaya yang telah disetorkan ke kas negara tidak dapat ditarik kembali (non-refundable), kecuali dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
No | Jenis Layanan | Tarif |
|---|---|---|
1 | Paspor Biasa Elektronik (masa berlaku 5 tahun) | Rp650.000 |
2 | Paspor Biasa Elektronik (masa berlaku 10 tahun) | Rp950.000 |
3 | Layanan Percepatan Paspor Selesai pada Hari yang Sama (biaya tambahan) | Rp1.000.000 |
Layanan percepatan merupakan biaya tambahan di luar biaya paspor dan tidak mencakup biaya buku paspor. Total biaya = Rp1.000.000 + tarif jenis paspor yang dipilih. Contoh: paspor biasa elektronik masa berlaku 10 tahun melalui layanan percepatan dikenai total Rp1.950.000 (Rp1.000.000 + Rp950.000).
Penerbitan paspor biasa nonelektronik dihentikan secara bertahap mulai tahun 2025; Direktorat Jenderal Imigrasi beralih sepenuhnya ke paspor elektronik (e-paspor).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 24 sampai dengan Pasal 33;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Bab III mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pemberian, Penarikan, Pembatalan, Pencabutan, Penggantian, serta Pengadaan Blangko dan Standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 23;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya ketentuan mengenai pewarganegaraan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Lampiran huruf A;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-272.KU.01.03 Tahun 2024 tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024; dan
- Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0006.GR.01.02 Tahun 2022 tentang Pelayanan bagi Pemohon Paspor Biasa Kelompok Rentan/Berkebutuhan Khusus/Penyandang Disabilitas.