Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan Unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan PemasyarakatanSecara umum, situs web resmi kementerian/lembaga Pemerintah RI berakhiran .go.id
Situs web yang aman menggunakan HTTPS menampilkan icon Alamat situs web berawalan https:// merupakan salah satu bentuk pengamanan, menandakan bahwa aliran data dan komunikasi antara peramban Anda ke server situs web terenkripsi.

Saat Melintasi Perbatasan

Informasi Umum

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi di TPI pada bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas. Pemeriksaan ini menentukan pemberian izin masuk ke wilayah Indonesia

Dokumen yang Disiapkan

  1. Paspor yang sah dan berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;

  2. Visa yang sah, kecuali subjek BVK atau pengguna VoA;

  3. Tiket kembali/terusan (bagi pengguna BVK);

  4. IMK yang berlaku (bagi pemegang ITAS/ITAP); dan

  5. Bukti kartu kedatangan elektronik (All Indonesia).

Prosedur Pemeriksaan

1. TPI Bandar Udara

  • Autogate: tersedia bagi WNA tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Imigrasi (berdasarkan negara asal, jenis visa, atau jenis izin tinggal). Pindai paspor dan ikuti perekaman biometrik; bukti tanda masuk dikirim ke surel terdaftar.

  • Konter imigrasi: pemeriksaan paspor dan visa/IMK, wawancara singkat, pencocokan daftar penumpang, perekaman foto wajah dan sidik jari, serta pemberian tanda masuk.

2. TPI Pelabuhan Laut

  • Penumpang turun dari kapal setelah mendapat izin Pejabat Imigrasi.

  • Pemeriksaan di konter atau autogate (bila tersedia); dengan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, pemeriksaan dapat dilakukan di atas kapal selama pelayaran.

  • Nakhoda dan awak kapal wajib terdaftar dalam daftar awak kapal dan tidak termasuk daftar Penangkalan/Pencegahan.

  • Pemilik, awak, dan penumpang kapal wisata (yacht) asing wajib memiliki penjamin kapal.

3. TPI Darat/Pos Lintas Batas

  • Seluruh penumpang dan awak kendaraan turun menuju area pemeriksaan, kecuali tersedia jalur khusus kendaraan.

  • Bagi WNA pemegang Pas Lintas Batas, tanda masuk berlaku sebagai Izin Tinggal Kunjungan sesuai perjanjian lintas batas

Tata Tertib di Area Imigrasi

  1. Antre pada jalur yang disediakan dan ikuti arahan petugas;

  2. Dilarang menggunakan kamera, mengambil gambar dan/atau video;

  3. Dilarang memakai topi, kacamata hitam, dan masker wajah saat pemeriksaan; dan

  4. Dilarang menggunakan telepon seluler dan earphone

Kewajiban Penanggung Jawab Alat Angkut

Memberitahukan rencana kedatangan/keberangkatan paling lambat 3 (tiga) jam sebelumnya, menyerahkan daftar penumpang dan awak, serta menolak mengangkut penumpang tanpa dokumen perjalanan/keimigrasian yang sah

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 9 dan Pasal 17 sampai dengan Pasal 19;

  2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia;

  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Fasilitas Kartu Elektronik Sistem Perlintasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi; dan

  4. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-11.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi