Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan Unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan PemasyarakatanSecara umum, situs web resmi kementerian/lembaga Pemerintah RI berakhiran .go.id
Situs web yang aman menggunakan HTTPS menampilkan icon Alamat situs web berawalan https:// merupakan salah satu bentuk pengamanan, menandakan bahwa aliran data dan komunikasi antara peramban Anda ke server situs web terenkripsi.

Sebelum Masuk Wilayah Indonesia

Informasi Umum

Setiap Warga Negara Asing (WNA) yang hendak memasuki wilayah Republik Indonesia wajib mematuhi ketentuan keimigrasian. Persiapan dokumen perjalanan dan visa yang tepat akan memperlancar pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Syarat Utama

  1. Paspor atau dokumen perjalanan lain yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;

  2. Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali subjek Bebas Visa Kunjungan (BVK). Subjek Visa Kunjungan saat Kedatangan (VoA) dapat mengajukan visa secara elektronik (e-VoA) sebelum kedatangan atau di TPI. Pastikan data pada visa sama dengan paspor yang digunakan; jika paspor diganti karena habis berlaku setelah visa terbit, bawa paspor lama agar data visa dimutakhirkan saat kedatangan;

  3. Tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain (bagi pengguna BVK dan VoA);

  4. Izin Masuk Kembali (IMK) yang masih berlaku (bagi pemegang ITAS/ITAP); dan

  5. Kartu kedatangan elektronik yang telah diisi melalui aplikasi All Indonesia atau situs web allindonesia.imigrasi.go.id. Apabila pengisian elektronik tidak dapat dilakukan, kartu kedatangan dapat diisi secara manual.

Cek Kebutuhan Visa

  1. Bebas Visa Kunjungan – bagi warga negara/wilayah/entitas tertentu yang ditetapkan;

  2. Visa Kunjungan saat Kedatangan (VoA/e-VoA) – bagi warga negara dari negara yang ditetapkan sebagai subjek VoA, dengan paspor kebangsaan (diplomatik, dinas, biasa) atau emergency/temporary passport; dan

  3. e-Visa – bagi WNA lainnya, diajukan melalui evisa.imigrasi.go.id sebelum keberangkatan

Penolakan Masuk

Pejabat Imigrasi menolak WNA masuk wilayah Indonesia apabila WNA tersebut:

  1. Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;

  2. Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku;

  3. Memiliki dokumen keimigrasian palsu;

  4. Tidak memiliki visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa;

  5. Memberikan keterangan tidak benar dalam memperoleh visa;

  6. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;

  7. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;

  8. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;

  9. Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau

  10. Termasuk dalam jaringan praktik prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Perhatikan

  1. WNA tidak dapat masuk wilayah Indonesia apabila data pada visa tidak sesuai dengan data pada paspor (di luar kondisi penggantian paspor yang dijelaskan di atas).

  2. WNA dengan masa berlaku paspor kurang dari 6 (enam) bulan tidak diizinkan masuk wilayah Indonesia.

Pejabat Imigrasi juga dapat menolak WNA yang tidak tercantum dalam daftar penumpang/awak alat angkut, tidak memiliki biaya hidup yang cukup, membahayakan keamanan, atau mengganggu ketertiban umum. WNA yang ditolak masuk ditempatkan dalam pengawasan sambil menunggu dipulangkan pada kesempatan pertama oleh penanggung jawab alat angkut
  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 8, Pasal 13, dan Pasal 43;

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Bab II mengenai Persyaratan dan Tata Cara Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia;

  3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan;

  4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penambahan Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu yang Diberikan Bebas Visa Kunjungan;

  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, khususnya Pasal 27 sampai dengan Pasal 32;

  6. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-02.GR.01.01 Tahun 2024 tentang Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan;

  7. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-945.GR.01.01 Tahun 2024 tentang Jenis Paspor sebagai Persyaratan Permohonan Visa Kunjungan saat Kedatangan;

  8. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-943.GR.01.01 Tahun 2024 tentang Besaran Biaya Hidup bagi Orang Asing dan/atau Keluarganya selama Berada di Wilayah Indonesia sebagai Syarat Permohonan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas;

  9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia; dan

  10. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Visa.