Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan Unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan PemasyarakatanSecara umum, situs web resmi kementerian/lembaga Pemerintah RI berakhiran .go.id
Situs web yang aman menggunakan HTTPS menampilkan icon Alamat situs web berawalan https:// merupakan salah satu bentuk pengamanan, menandakan bahwa aliran data dan komunikasi antara peramban Anda ke server situs web terenkripsi.

Menjadi Sponsor Untuk WNA

Informasi Umum

Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di wilayah Indonesia. Setiap WNI atau korporasi yang bertindak sebagai penjamin memiliki tanggung jawab hukum

Kewajiban Penjamin

  1. Bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di wilayah Indonesia;

  2. Melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, pekerjaan, dan perubahan alamat Orang Asing yang dijamin; dan

  3. Membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijamin dari wilayah Indonesia apabila izin tinggalnya telah berakhir dan/atau dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi

Sanksi

Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000.

Jenis Penjamin

  1. Penjamin perorangan: WNI yang memenuhi persyaratan sebagai penjamin.

  2. Penjamin korporasi: kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, berbadan hukum maupun tidak, yang berdomisili di Indonesia.

Prosedur Pendaftaran Akun Penjamin

  1. Daftarkan akun penjamin (perorangan/korporasi) melalui laman resmi evisa.imigrasi.go.id.

  2. Unggah dokumen identitas dan legalitas penjamin.

  3. Ajukan permohonan visa/izin tinggal bagi Orang Asing yang dijamin melalui akun penjamin

Pengecualian Kewajiban Penjamin

  1. Orang Asing yang kawin secara sah dengan WNI (WNI bertindak sebagai penanggung jawab);

  2. Orang Asing penanam modal yang menyetorkan Jaminan Keimigrasian sebagai pengganti penjamin;

  3. Warga negara dari negara yang memberikan pembebasan penjaminan secara timbal balik; dan

  4. Orang Asing dalam rangka repatriasi dan rumah kedua (second home) yang dapat digantikan dengan Jaminan Keimigrasian.

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 63 dan Pasal 118;

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya ketentuan mengenai penjamin;

  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, khususnya Bab VI mengenai Penjamin, Penanggung Jawab, dan Jaminan Keimigrasian (Pasal 191 sampai dengan Pasal 202); dan

  4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian