Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan Unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan PemasyarakatanSecara umum, situs web resmi kementerian/lembaga Pemerintah RI berakhiran .go.id
Situs web yang aman menggunakan HTTPS menampilkan icon Alamat situs web berawalan https:// merupakan salah satu bentuk pengamanan, menandakan bahwa aliran data dan komunikasi antara peramban Anda ke server situs web terenkripsi.

Meninggalkan Wilayah Indonesia

Meninggalkan Indonesia dengan Rencana Kembali

Pemegang ITAS atau ITAP yang akan kembali ke Indonesia wajib memastikan Izin Masuk Kembali (IMK) masih berlaku.

  1. IMK pemegang ITAS diberikan bersamaan dengan ITAS dan masa berlakunya sama dengan ITAS.

  2. IMK pemegang ITAP berlaku 2 (dua) tahun dan tidak melebihi masa berlaku ITAP; dapat diajukan kembali, termasuk dari luar wilayah Indonesia.

  3. IMK berlaku untuk beberapa kali perjalanan.

  4. ITAP berakhir apabila pemegangnya meninggalkan wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud kembali.

Meninggalkan Indonesia Tanpa Rencana Kembali (Exit Permit Only/EPO)

Ketentuan

Keterangan

Subjek

Pemegang ITAS/ITAP yang mengakhiri izin tinggalnya

Pengajuan

Oleh WNA, penjamin, atau penanggung jawab melalui aplikasi kepada kantor penerbit ITAS/ITAP, sebelum izin tinggal berakhir

Dokumen

Paspor kebangsaan yang sah dan kartu ITAS/ITAP

Biaya

Rp100.000 per orang

Penyelesaian

Paling lama 3 hari kerja sejak biaya diterima, disampaikan secara elektronik

Batas keberangkatan

Paling lama 7 hari sejak EPO terbit

Apabila WNA sudah berada di luar negeri: izin tinggal yang masih berlaku diakhiri melalui EPO dalam bentuk Surat Pengakhiran Izin Tinggal; apabila izin tinggal (termasuk keluarga) telah berakhir, EPO tidak perlu diajukan

Pengajuan Mandiri (Tanpa Penjamin)

Apabila penjamin/penanggung jawab tidak dapat mengajukan, WNA dapat mengajukan EPO dengan melampirkan:

  1. Pekerja/tenaga ahli: keterangan pemutusan atau berakhirnya hubungan kerja;

  2. Penanaman modal asing: keterangan tidak lagi menjabat, tidak lagi memiliki saham, atau perusahaan tidak aktif;

  3. Penyatuan keluarga dengan WNI: akta cerai; atau

  4. Penjamin korporasi: surat pernyataan pengakhiran penjaminan dengan tembusan kepada Kantor Imigrasi

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 62 dan Pasal 64;
  2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, khususnya Pasal 143 sampai dengan Pasal 145 dan Pasal 159 sampai dengan Pasal 160;
  3. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora; dan
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Lampiran mengenai Izin Masuk Kembali dan Exit Permit Only.