Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan Unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan PemasyarakatanSecara umum, situs web resmi kementerian/lembaga Pemerintah RI berakhiran .go.id
Situs web yang aman menggunakan HTTPS menampilkan icon Alamat situs web berawalan https:// merupakan salah satu bentuk pengamanan, menandakan bahwa aliran data dan komunikasi antara peramban Anda ke server situs web terenkripsi.

Saat Berada di Indonesia

Informasi Umum

Setiap WNA yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal dan mematuhi ketentuan keimigrasian. Layanan izin tinggal tersedia mulai dari perpanjangan, alih status, hingga pelaporan

Layanan Terkait

  1. Do's and Don'ts – kewajiban dan larangan selama berada di Indonesia;

  2. Perpanjangan Izin Tinggal – ITK, ITAS, dan ITAP;

  3. Alih Status Izin Tinggal – ITK ke ITAS, ITAS ke ITAP, dan izin tinggal peralihan;

  4. Pemberian Izin Tinggal Tetap; dan

  5. Pelaporan ITAP.

Ketentuan Layanan Izin Tinggal

  1. Kanal pengajuan: secara elektronik melalui evisa.imigrasi.go.id, atau secara langsung (walk-in) di Kantor Imigrasi bagi lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil/menyusui, keadaan kahar/darurat, dan kondisi lain yang memerlukan pendampingan.

  2. Wajib hadir: pemohon hadir ke Kantor Imigrasi sesuai domisili untuk pengambilan foto dan wawancara paling lama 2 (dua) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap. Dalam keadaan tertentu, foto dan wawancara dapat dilakukan di luar kantor.

  3. Domisili: permohonan diajukan kepada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

  4. Kelengkapan berkas: apabila belum lengkap, permohonan berstatus pending dan pemohon diberi tahu secara elektronik; permohonan ditolak apabila tidak dilengkapi dalam batas waktu.

  5. Penerbitan izin tinggal: izin tinggal diterbitkan secara elektronik dan dikirim ke alamat email yang didaftarkan pada permohonan.

  6. Overstay: permohonan yang telah diajukan dan dibayar sebelum izin tinggal berakhir tidak dihitung sebagai overstay

Pelaporan Anak WNA yang Lahir di Indonesia

  1. Orang tua atau penjamin melaporkan kelahiran ke Kantor Imigrasi sesuai domisili sebelum mengajukan izin tinggal anak.

  2. Izin tinggal anak diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal kelahiran; permohonan yang terlambat tetap dapat diproses setelah pemeriksaan oleh Kepala Kantor Imigrasi.

  3. Jenis dan jangka waktu izin tinggal anak mengikuti izin tinggal ayah dan/atau ibunya

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 48, Pasal 71, dan Pasal 78;

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Bab V mengenai Izin Tinggal;

  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, khususnya Bab III mengenai Izin Tinggal;

  4. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1029.GR.01.01 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Layanan Pelaporan Perubahan Status Sipil, Perubahan Status Keimigrasian dan Perubahan Alamat;

  5. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-417.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian; dan

  6. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-379.GR.01.01 Tahun 2026.